Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Badan Pengawas Pemilihan Umum disingkat Bawaslu Provinsi Sulteng menyebut Sentar Gakkumdu bahas penindakan pelanggaran pidana Pemilu atau Pilkada.
“Pelanggaran pidana pemilihan dibahas bersama dalam wadah bersama Sentra Gakkumdu,” ungkap Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen, di Palu, Sabtu 22 Agustus 2020.
Ia melanjutkan, Sentra Gakkumdu menjadi representasi dalam menindak pelanggaran pidana pemilihan khususnya Pilkada Sulteng.
Didalam Sentra Gakkumdu terdapat unsur dari Bawaslu, unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan.
Ketiga unsur dalam Tim Sentra Gakkumdu kata dia, harus sepaham menyatakan terpenuhi unsur pelanggaran pidana, baru bisa ditindaklanjuti ke proses berikutnya.
“Tidak bisa memakai sistem voting, jika dari ketiga unsur itu kemudian ada yang tidak sepakat maka kasus itu urung ditindaklanjuti ke proses berikutnya,” urainya.
Kemudian, menyangkut dengan pelanggaran hukum lainnya yang merupakan pelanggaran yang diatur di luar undang-undang Pemilu atau Pemilihan.
Ia mencontohkan, terkait netralitas kepala desa maka diatur dalam undang-undang desa. Netralitas ASN dalam pemilihan atau di Pilkada Sulteng, maka diatur dalam undang-undang ASN.
Selanjutnya, mengenai pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme tahapan pemilihan kepala daerah. Pelanggaran jenis ini akan dieksekusi KPU berdasarkan rekomendasi Bawaslu.
“Tugas Bawaslu hanya menyampaikan rekomendasi dan menjadi kewajiban bagi KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi itu,” tegasnya.
Terakhir, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara yang arah penanganan diserahkan kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dengan putusan bersifat final dan mengikat.
Kecuali, penanganan pelanggaran kode etika yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara ad hoc di tingkat Kecamatan, dan Kelurahan tahu Desa. Maka, penanganan pelanggarannya dilakukan KPU atau Bawaslu di jenjang atasnya.
“Empat jenis pelanggaran itu tidak mempengaruhi, antara satu jenis pelanggaran dengan jenis pelanggaran lainnya,” terangnya.
Artinya, jika pelanggaran pidana terhenti di pembahasan meja Sentra Gakkumdu, lantas tidak mempengaruhi penanganan pelanggaran yang lain.
Ia menambahkan, terdapat empat jenis pelanggaran dalam pemilihan termasuk dalam pemilihan kepala daerah serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
“Jenis pelanggaran pilkada ada empat jenis, yakni pelanggaran pidana pemilihan, pelanggaran hukum lainnya, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,” tutupnya.
Laporan: Muhammad Rafii/Antara
