Bawaslu Sulteng: Sentra Gakkumdu Bahas Pelanggaran Pidana Pemilu

<p>Bawaslu Sulteng: Sentra Gakkumdu Bahas Pelanggaran Pidana Pemilu (Foto: Illustrasi)</p>
Bawaslu Sulteng: Sentra Gakkumdu Bahas Pelanggaran Pidana Pemilu (Foto: Illustrasi)

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Badan Pengawas Pemilihan Umum disingkat Bawaslu Provinsi Sulteng menyebut Sentar Gakkumdu bahas penindakan pelanggaran pidana Pemilu atau Pilkada.

“Pelanggaran pidana pemilihan dibahas bersama dalam wadah bersama Sentra Gakkumdu,” ungkap Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen, di Palu, Sabtu 22 Agustus 2020.

Ia melanjutkan, Sentra Gakkumdu menjadi representasi dalam menindak pelanggaran pidana pemilihan khususnya Pilkada Sulteng.

Didalam Sentra Gakkumdu terdapat unsur dari Bawaslu, unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan.

Ketiga unsur dalam Tim Sentra Gakkumdu kata dia, harus sepaham menyatakan terpenuhi unsur pelanggaran pidana, baru bisa ditindaklanjuti ke proses berikutnya.

“Tidak bisa memakai sistem voting, jika dari ketiga unsur itu kemudian ada yang tidak sepakat maka kasus itu urung ditindaklanjuti ke proses berikutnya,” urainya.

Kemudian, menyangkut dengan pelanggaran hukum lainnya yang merupakan pelanggaran yang diatur di luar undang-undang Pemilu atau Pemilihan.

Ia mencontohkan, terkait netralitas kepala desa maka diatur dalam undang-undang desa. Netralitas ASN dalam pemilihan atau di Pilkada Sulteng, maka diatur dalam undang-undang ASN.

Selanjutnya, mengenai pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme tahapan pemilihan kepala daerah.  Pelanggaran jenis ini akan dieksekusi KPU berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

“Tugas Bawaslu hanya menyampaikan rekomendasi dan menjadi kewajiban bagi KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi itu,” tegasnya.

Terakhir, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara yang arah penanganan diserahkan kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dengan putusan bersifat final dan mengikat.

Kecuali, penanganan pelanggaran kode etika yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara ad hoc di tingkat Kecamatan, dan Kelurahan tahu Desa. Maka, penanganan pelanggarannya dilakukan KPU atau Bawaslu di jenjang atasnya.

“Empat jenis pelanggaran itu tidak mempengaruhi, antara satu jenis pelanggaran dengan jenis pelanggaran lainnya,” terangnya.

Artinya, jika pelanggaran pidana terhenti di pembahasan meja Sentra Gakkumdu, lantas tidak mempengaruhi penanganan pelanggaran yang lain.

Ia menambahkan, terdapat empat jenis pelanggaran dalam pemilihan termasuk dalam pemilihan kepala daerah serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

“Jenis pelanggaran pilkada ada empat jenis, yakni pelanggaran pidana pemilihan, pelanggaran hukum lainnya, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,” tutupnya.

Laporan: Muhammad Rafii/Antara

...

Artikel Terkait

wave

Gempa Magnitudo 5,0 Getarkan Sigi Sulteng

Gempa bumi magnitudo 5,0 getarkan Kabupaten Sigi Provinsi Sulteng.

Wartawan Mamuju Tengah Tewas, SMSI Sulteng Desak Investigasi

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sulteng desak Polisi investigasi kasus wartawan Sulbar yang tewas beberapa waktu lalu.

SKB CPNS Parimo 2020, Ini Jadwal Pelaksanaannya

Panselda CPNS Kabupaten Parimo Provinsi Sulteng mengumumkan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT) formasi tahun 2019.

Satu Warga Moutong Timur Parimo Positif Corona

Gugus tugas penanganan virus corona Kabupaten Parimo Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebut, satu warga Moutong Timur terkonfirmasi positif virus corona.

Lima Kasus Baru Corona Sulteng, Tiga Asal Parimo

Pusdatina Sulteng merilis penambahan lima kasus baru virus corona. Tiga diantaranya berasal dari Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

Berita Terkini

wave

Pasok Narkoba ke Nelayan Pesisir, Pria di Bolano Tengah Ditangkap Polisi

Polisi membekuk pria berinisial SP di Bolano Tengah Parigi Moutong karena mengedarkan sabu asal Palu kepada pekerja kapal ikan.

Bawa 9 Paket Sabu dari Kota Palu, Pria Parigi Tengah Tak Berkutik Digerebek Polisi

Polisi tangkap pengedar sabu berinisial RSL di Desa Pelawa Parigi Tengah dan menyita 9 paket sabu pasokan dari Palu.

Wanita 46 Tahun Ditangkap di Kamar Kos Tolai, Polisi Sita Belasan Paket Sabu Siap Edar

Polsek Torue menangkap dua terduga pengedar sabu beserta 20 paket barang bukti dalam penggerebekan di Desa Tolai Parigi Moutong.

Jejak Pelarian Maling Motor Asal Parigi Moutong Akhirnya Terendus Polisi di Sigi

Polres Parigi Moutong ungkap modus curanmor di teras rumah dan tangkap pelaku FA di Sigi beserta barang bukti Honda Scoopy.

Dilema Regulasi CSR Parimo Disorot DPRD, Pengusaha Udang Siap Bayar Tapi Pemda Tak Punya Dasar Hukum

Pemda Parimo dilarang Kemenkeu pungut langsung CSR tambak udang Rp200/kg. Perda baru disiapkan agar penyaluran dana sosial tetap legal.


See All
; ;