Pekan Depan, 69 Sekolah di Parigi Moutong Uji Coba PTM Terbatas

<p>Foto: Illustrasi. Pekan Depan, 69 Sekolah di Parigi Moutong Uji Coba PTM Terbatas.</p>
Foto: Illustrasi. Pekan Depan, 69 Sekolah di Parigi Moutong Uji Coba PTM Terbatas.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=nFO06ipb9OQ[/embedyt]

Gemasulawesi– Sebanyak 69 sekolah di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pekan depan dijadwalkan akan melaksanakan uji coba PTM terbatas. 

“Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor: 421.7/3247/Disdikbud, tentang pelaksanaan uji coba PTM terbatas, tertanggal hari ini. SK itu ditujukan ke koordinator wilayah dan satuan pendidikan,” ungkap Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim saat dihubungi, Jumat 24 September 2021.

Dia mengatakan, dalam surat edaran itu tidak dilakukan secara serentak. Namun bertahap dan diawali dengan uji coba dimulai pada tanggal 27-30 September 2021 pada sekolah yang telah ditetapkan.

Baca juga: PTM Terbatas di Parigi Moutong Dimulai Awal Oktober

Menurut dia, 69 sekolah itu tersebar diseluruh kecamatan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemudian, dalam surat edaran itu juga menyebutkan Pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas berpedoman dengan syarat dan ketentuan sesuai panduan PTM terbatas.

“Jadi sebelum pelaksanaan PTM di seluruh sekolah, dilaksanakan dulu uji coba. Satuan pendidikan atau sekolah itu berdasarkan usulkan oleh koordinator wilayah di kecamatan,” kata dia.

Bahkan, koordinator wilayah satuan pendidikan kecamatan, Pengawas, Penilik, dan Kepala Satuan Pendidikan untuk berperan aktif dalam proses pelaksanaan PTM terbatas termasuk pelaksanaan uji coba dimasa pandemi Covid19 pada semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022.

Selain itu, Koordinator Wilayah satuan pendidikan kecamatan dalam pelaksanaan uji coba diharapkan dapat berkoordinasi dan melaporkan kepada satuan tugas penanganan Covid19 kecamatan dan camat selaku pemerintah kecamatan masing-masing.

“Satuan tugas penanganan Covid19 Kabupaten dan kecamatan bersama Disdikbud serta coordinator wilayah akan rnelaksanakan peninjauan langsung di satuan pendidikan yang melaksanakan uji coba,” ungkapnya.

Baca juga: Disdukcapil Parimo Uji Coba Sistem Barcode KK dan Akta

Dalam surat edaran pun dilampirkan daftar sekolah pelaksana uji coba PTM terbatas. Sehingga, sekolah lainnya tidak diperbolehkan melaksanakan akifitas yang sama pada tanggal 27-30 September 2021.

“Ketika pelaksanaan uji coba ini berjalan dengan baik, PTM serentak baru akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2021,” pungkasnya. (***)

Baca juga: PPKM Jadi Pertimbangan Penundaan PTM Terbatas

...

Artikel Terkait

wave

Aksi Sosial AKABRI 96, Ribuan Warga Kota Palu Divaksin

Aksi sosial AKABRI 96, ribuan warga Kota Palu ikuti vaksinasi massal. Kegiatan itupun Mendapat apresiasi dari Kapolda Sulawesi Tengah.

Polisi Ringkus Pelaku Pembobolan Rumah Milik Anggota Polri

Dua orang pria diduga sebagai pelaku pembobolan rumah milik anggota Polri berhasil diringkus anggota Polsek Marawola, Sigi, Sulawesi Tengah.

48 Anak di Parigi Moutong Jadi Yatim Piatu Akibat Covid19

DP3AP2KB Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mencatat 48 anak menjadi yatim piatu karena kehilangan anggota keluarga akibat Covid19.

Pengurus APDESI Parigi Moutong Disarankan Bersifat Terstruktur

Syahban menyarankan, kepengurusan APDESI Parigi Moutong perlu komposisi organisasi terstruktur, mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan.

Kasus Asusila Perempuan dan Anak di Parigi Moutong Masih Tinggi

DP3AP2KB Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah menyebut kasus asusila terhadap perempuan dan anak masih tinggi.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;