Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyebut banyak pelanggaran kode etik Pemilu di Provinsi Sulteng.
“Khusus Provinsi Sulteng dalam sembilan tahun terakhir, DKPP telah memproses sebanyak 225 teradu pelanggaran kode etik, dalam hal ini penyelenggara Pemilu,” ungkap Tim Asistensi DKPP, Muhammad Saihu yang bertindak sebagai moderator dalam kegiatan ngobrol bersama insan media bertajuk “Ngetren Media, Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media”, di Palu, Senin 16 November 2020.
Ia melanjutkan, dari 225 orang itu, 22 orang telah diberhentikan tetap, termasuk enam orang yang diberhentikan tetap tahun 2020 ini.
Baca juga: DKPP Sidang Abd Chair, Ketua KPU Parimo Langgar Kode Etik?
Baca juga: Didik: Fungsi Media Hampir Serupa DKPP
Secara nasional kata dia, dalam sembilan tahun terakhir, DKPP telah memberhentikan tetap sebanyak 652 penyelenggara, dari total 6831 orang yang diadukan karena pelanggaran kode etik Pemilu.
“Mereka yang diberhentikan tetap itu karena melanggar kode etik. Ada juga yang tidak terbukti dan direhabititasi namanya,” terangnya.
Ia menambahkan, dalam hal ini, posisi media atau wartawan bisa melakukan aduan. Sebagaimana halnya di provinsi lain, laporan dari wartawan cukup efektif dan sudah banyak yang diproses atau disidangkan DKPP.
Baca juga: DKPP Ajak Pantau Pelaksanaan Pemilu
Sekaitan dengan itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP ajak insan media ikut pantau pelaksanaan Pemilu Serentak 2020.
“Mesti pantau kinerja terutama Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU agar tidak terjerat dalam pelanggaran kode etik Pemilu,” ungkap anggota DKPP, Didik Supriyanto, saat menjumpai sejumlah perwakilan media massa di Kota Palu.
“DKPP mengajak media untuk berpartisipasi mengawal dan pantau pelaksanaan Pemilu Serentak 2020,” tuturnya.
Baca juga: Bawaslu: Bupati Parigi Moutong Tidak Penuhi Unsur Pelanggaran Pemilu
Pantau kinerja Bawaslu dan KPU juga sehubungan dengan banyaknya penyelenggara Pemilu di Sulteng yang diberhentikan tetap DKPP. Pasalnya, karena melanggar kode etik.
Sementara itu, anggota DKPP Dr Ida Budhiati mengatakan, berdasarkan data pemeriksaan perkara dugaan kode etik DKPP, masih ada persoalan dengan lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemilu.
Ia melanjutkan, tantangan besar penyelenggara Pemilu ditunjukkan yakni terkait aspek profesionalitas dan aspek tertib administrasi.
Baca juga: DKPP Turunkan Abd Chair Dari Kursi Ketua KPU Parimo
“Mayoritas atau yang mendominasi peringkat pertama yaitu prinsip profesionalitas. Jadi penyelenggara pemilu masih perlu ditingkatkan kapasitasnya dari aspek manajemennya, kepemimpinannya, pelayanannya tertib, administrasi, pemahaman terhadap regulasi”, tutur Ida.
Ia menambahkan, hal itu yang kemudian menyebabkan penyelenggara pemilu menjadi kurang profesional dalam bekerja, dia mencontohkan misalnya tentang akses data informasi pemilu.
Baca juga: Bawaslu Sulteng: Sentra Gakkumdu Bahas Pelanggaran Pidana Pemilu
Laporan: Rafiq
