Berita nasional, gemasulawesi– Dipertengahan hingga akhir tahun 2021, akan diajukan ke DPR usulan Lembaga Non Struktural untuk dibubarkan.
“Mudah-mudahan pertengahan tahun sampai akhir tahun akan kami ajukan ke DPR usulan badan-badan, lembaga yang mungkin bisa dihapuskan tapi harus dibahas bersama dengan DPR,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa 8 Juni 2021.
Tujuan pembubaran Lembaga Non Struktural itu, untuk birokrasi yang efisien dan negara dapat lebih menghemat anggaran yang dikeluarkan.
Dia mengaku, telah mengantongi daftar Lembaga Non Struktural siap dibubarkan. Akan tetapi pemerintah masih menunda proses pembubarannya, karena terkendala hal teknis.
“Memang ada yang sudah kami batalkan kemarin, tapi dicabut kembali karena berhubungan dengan negara donor. Badan ini bisa dihapuskan, diintegrasikan ke eselon I kementerian, tapi terkait negara donor tidak mau lewat pemerintah ya terpaksa untuk diadakan,” sebutnya.
Contoh Lembaga Non Struktural, ada satu badan di sebuah kementerian yang siap dibubarkan.
Baca juga: Anleg DPRD Parigi Moutong Jarang Berkantor, BK Surati Fraksi
Bahkan, telah disepakati bersama dengan menteri di kementerian itu. Akan tetapi, karena terkendala hal teknis, pembubarannya ditunda.
“Ada satu kementerian yang kami sudah sepakat dengan menterinya menghapuskan satu badan karena badan itu ada 3-4 eselon I, eh ternyata ada satu kalimat tercantum dalam ayat di UU itu kan harus persetujuan dengan DPR,” katanya.
Baca juga: Bawaslu Sulteng: Langgar Protokol Kesehatan, Kampanye Bubar
Sebagaimana diketahui, pada 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menghapus 14 Lembaga Non Struktural melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2020 dan Perpres No 82/2020. Sebelum itu, Jokowi sudah beberapa kali melakukan pembubaran serupa.
Pada 2014, sebanyak 10 lembaga dibubarkan melalui Perpres No 176/2014. Kemudian tahun 2015 sebanyak dua lembaga dibubarkan melalui Perpres No.16/2015.
Baca juga: PPPK Juga Terima Tunjangan Layaknya PNS
Lalu, tahun 2016 sebanyak sembilan lembaga dibubarkan melalui Perpres No 116/2016. Kemudian, pada 2017 sebanyak dua lembaga dibubarkan melalui Perpres No 124/2016 dan Perpres No 21/2017.
Dengan begitu, sejak 2014 hingga 2020, sudah ada 37 lembaga non struktural yang dibubarkan Presiden Jokowi. (***)
Baca juga: Polres Palu Musnahkan Sabu Seberat 19 Kg
