BKN Belum Bisa Pastikan Jadwal Pendaftaran CPNS dan PPPK

<p>Foto: Kantor BKN Pusat.</p>
Foto: Kantor BKN Pusat.

Berita nasional, gemasulawesiBadan Kepegawaian Nasional (BKN) belum bisa memastikan kapan penjadwalan kembali pembukaan pendaftaran CPNS dan PPPK, yang sebelumnya ditunda, dari yang semula dijadwalkan pada 31 Mei kemarin.

“Kami belum bisa memastikan kapan jadwal pendaftaran CPNS dan PPPK dibuka,” Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN Paryono, Jumat 4 Juni 2021.

Namun, dia berjanji akan mengumumkan jadwal pendaftaran PPPK guru 2021, bila telah pasti ditetapkan.

Dia pun berharap agar pembukaan pendaftaran CPNS dan PPPK dilaksanakan di bulan Juni ini.

“Kalau sudah pasti, nanti kami umumkan. Semoga bulan Juni,” sambung dia.

Baca juga: Mendikbud-Ristek: 2022 Pagu Anggaran Turun, Program Tetap Jalan

Sebagai informasi, penundaan pembukaan pendaftaran PPPK 2021 tertuang dalam Surat Edaran Kepala BKN bernomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021. Ada beberapa alasan penundaan jadwal pendaftaran PPPK guru 2021.

Pertama, karena aturan belum siap. Selain itu, masih ada usulan revisi untuk kebutuhan (formasi dari beberapa instansi sehingga pelaksanaan diatur kembali.

Kedua, karena adanya permasalahan anggaran. Untuk seleksi kompetensi PPPK guru 2021 sendiri akan dibebankan pada anggaran Kemendikbudristek.

Terakhir, dijelaskan penundaan jadwal pendaftaran PPPK guru 2021 karena terkait persiapan teknis. Maka dari itu, jadwal seleksi PPPK 2021 untuk guru khususnya akan diinformasikan lebih lanjut.

Jadwal rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2021 berubah. Penundaan penerimaan sambil menunggu aturan terbaru.

“Draf jadwal rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2021 telah ada. Namun, belum ditetapkan kementerian,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Parimo, Ahmad Syaiful, Senin 31 Mei 2021.

Ia mengatakan, adanya penundaan jadwal rekrutmen CPNS dan PPPK dari Kementerian Menpan-RB dan KASN, karena beberapa perubahan.

Jadwal rekrutmen CPNS dan PPPK ini kata dia, bersifat tentatif. Bahkan, waktu permulaan penerimaan itu belum ada.

“Kemungkinan pada pertemuan nasional bersama kementerian di Bali, akan menentukan jadwal perekrutan,” sebutnya.

Ia menjelaskan, penerima CPNS dan PPPK terdapat 24 tahapan akan dilalui. Sementara, jadwal beredar itu hanya ada 13 tahapan.

Karena jadwal masih sebatas draf, maka kementrian telah menariknya kembali.

Kuota rekrutmen di Parigi Moutong sekitar 2500 pegawai. Baik CPNS dan PPPK, terbagi menjadi tenaga guru dan kesehatan. (***)

Baca juga: Batal Berangkat, DPR Minta Calon Jemaah Haji Bersabar

...

Artikel Terkait

wave

Bantuan Diskon Listrik Berakhir

Bantuan diskon listrik dari pemerintah untuk golongan 450VA dan 900VA bersubsidi, akan berakhir pada bulan Juni, adalah keputusan nasional

Masih Berutang, Satgas Blokir Rekening Obligor dan Kreditur BLBI

Negara bisa blokir rekening obligor dan kreditur BLBI, yang dinilai bandel karena tidak membayar utang, dengan kerjasama dengan BI dan OJK

Batal Berangkat, DPR Minta Calon Jemaah Haji Bersabar

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Calon Jemaah Haji (CJH) bersabar, meskipun telah memutuskan meniadakan pemberangkatan haji tahun ini.

MPR RI Apresiasi Langkah Himbara Tunda Tarif Transfer

Langkah Himpunan Bank Milik Negara Himbara tunda tarif transfer, dapatkan apresiasi Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan.

PDIP Cabut Dukungan Kepada Bupati Alor, Amon Djobo

PDIP mencabut dukungan terhadap Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo, akibat sikapnya kepada Mensos dan stafnya.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;