Pemerintah Perpanjang PPKM Level 1 Hingga 7 November

waktu baca 2 menit
Ket Foto: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Foto/Facebook Tito Karnavian)

Berita Nasional, gemasulawesi – Pemerintah perpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang akan berlaku hingga 7 November 2022, yang status nya berada pada level 1.

Hal itu diungkapkan Mendagri Tito Karnavian dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) yang diterima di Jakarta, Selasa 4 Oktober 2022.

“Penetapan tingkat wilayah didasarkan pada indikator penularan masyarakat ke indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Masyarakat,” tulis Tito Karnavian dalam Instruksi Mendagri.

Pemerintah kembali perpanjang PPKM meskipun situasi COVID-19 terus membaik selama sebulan terakhir.

Peraturan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2022 untuk Jawa Bali dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2022 untuk Luar Jawa dan Bali. Kedua Inmendagri tersebut berlaku hingga 7 November 2022.

Penyesuaiannya tidak jauh berbeda karena daerah di Indonesia sudah ada Permendagri Nomor 43 dalam sebulan terakhir sejak perpanjangan tahun 2022 oleh Jawa Bali dan Menteri PPKM Tingkat 1 Status Nomor 42 Tahun 2022 untuk Di luar Jawa dan Bali, yang diterapkan September lalu.

Dalam Inmendagri kali ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau para gubernur, bupati dan walikota untuk mempercepat proses penyaluran bansos dan jaring perlindungan sosial yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca: Lomba Memancing Sambut Harkannas ke-9 di Parigi Moutong

Dengan demikian, jika diperlukan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bansos dan jaring pengaman sosial untuk mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19, menurutnya bahwa rasionalisasi dan atau redistribusi anggaran dari program kegiatan paling tidak diprioritaskan antara anggaran bansos dan anggaran jaring pengaman sosial.

Tata cara rasionalisasi dan atau realokasi kebutuhan dana tambahan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 39 Tahun 2020. (*/Ikh)

Baca: Kebakaran di Makassar Masih Tinggi, September 120 Kasus

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.