Berita kota palu, gemasulawesi– Pemkot Palu, Sulawesi Tengah, menyebut layanan perizinan elektronik dapat memangkas waktu pengurusan.
“Sudah saatnya pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik diterapkan di era digital saat ini,” ungkap Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah, Kota Palu, Yudhi Riyani Firman, di Kota Palu, Kamis 24 Juni 2021.
Upaya perizinan elektronik kata dia, dalam rangka mempercepat proses pengurusan dan penerbitan izin usaha.
Sosialisasi perizinan elektronik diperlukan guna memberikan suatu pemahaman terhadap peningkatan dan optimalisasi layanan.
Baca juga: BNNP Sulteng: Sosialisasi Penting Cegah Kasus Narkoba
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai instansi teknis terkait harus mampu menerjemahkan sistem perizinan elektronik.
Baca juga: Kemendagri Batasi Pembagian Blangko KTP-El Ke Daerah
“Implementasi sistem di lapangan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi di Ibu Kota Sulawesi Tengah,” sebutnya.
Sehingga, dengan tersosialisasinya pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko, diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga: Remaja Curi Alat Elektronik Buat Beli Narkoba di Morowali
Baca juga: Walikota Palu Minta Dukungan Dana untuk Huntap ke Gubernur
Itu agar lebih mudah diakses, cepat dan tepat sasaran dalam setiap pengurusan izin usaha dan izin lainnya.
“Pemerintah telah memberikan kemudahan dan membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat membangun usaha di kota ini. Kami berharap melalui sistem ini dapat menambah daftar investasi di Palu,” tuturnya.
Baca juga: Polisi Bekuk ASN Pencuri Barang Elektronik di Tolitoli
Baca juga: 30 Persen Belanja Daerah Tidak Bermanfaat untuk Masyarakat
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA), diharapkan bisa menjadi penyederhanaan dalam prosedur perizinan elektronik investasi itu sendiri yang diterbitkan lembaga OSS.
“Penyederhanaan prosedur perizinan OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem terintegrasi,” tutupnya.
Baca juga: Bergulir di Pengadilan, Perkara Gencar Djarot Ancam Kebebasan Pers
Baca juga: Vaksinasi Warga Sigi, Polres Laksanakan di Lima Titik
Laporan: Rafiq
