Berita nasional, gemasulawesi– Pemerintah diminta meninjau ulang rencana pengenaan PPN pakan ternak, karena dikhawatirkan dapat menaikkan harga ayam dan telur.
“Meskipun PPN nanti dikenakan kepada bahan baku pakan misalnya, maka akan membuat biaya produksi untuk menghasilkan ayam dan petelur akan lebih mahal membuat masyarakat makin sulit memperoleh harga protein hewani yang lebih murah,” ungkap Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Singgih Januratmoko, dalam keterangan tertulis, Jumat 2 Juli 2021.
Kondisi naiknya harga ayam serta telur akibat rencana pengenaan PPN pakan ternak, juga dikhawatirkan bisa membuat masyarakat sulit untuk memperoleh protein hewani yang murah.
Merujuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat konsumsi ayam daging ayam ras nasional sebesar 12,79 kilogram (kg)/kapita/ tahun.
Angka itu masih sangat timpang dengan konsumsi daging ayam ras masyarakat Negeri Jiran yang sudah melebihi 40 kg/kapita/tahun.
Baca juga: Pembelian Sembako Akan Dikenakan Pajak
Terjadi ketimpangan konsumsi daging ayam ras ini, semakin membesar yang terjadi akibat menurunnya konsumsi daya beli masyarakat, karena dampak covid 19.
Hal ini tercermin dari penurunan produksi ayam ras per minggu yang biasanya mampu mencapai 70 juta ekor, menjadi terpangkas hingga 45 juta ekor per minggu.
Baca juga: Wabup Pesan Berdayakan Warga Lokal di Tambak Udang Parigi Moutong
Kemudian, pihaknya mengajak semua pemangku kepentingan sektor perunggasan melakukan konsolidasi terkait rencana pengenaan PPN pakan ternak.
“Memang draftnya belum kita lihat. Tapi kita akan meminta melakukan audiensi publik dengan sejumlah komisi terkait di DPR yang notabene beberapa juga menjadi Badan Legislatif (Baleg) yang membahas RUU KUP,” ujarnya.
Baca juga: Covid Sulteng 2 Juli 2021: Bertambah 95 Kasus Baru
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Desianto mengatakan, pemerintah perlu berhati-hati mengenakan PPN pakan ternak karena ini akan berdampak luas pada nilai transaksi belanja di masyarakat.
Ia menyebut, pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu bersama stakeholder perunggasan yaitu pelaku usaha, asosiasi, peternak dan akademisi, terkait rencana pengenaan PPN pakan ternak.
Baca juga: Cuaca 3 Juli 2021: Sulawesi Tengah Potensi Hujan Lebat Disertai Petir
Industri itu masih melakukan impor bahan baku, diantaranya masih terkena PPN.
Dari sisi volume, kontribusinya tidaklah melebihi 35 persen dalam tatanan formula bahan baku. Namun secara nominal, berkontribusi hingga 65 persen.
“Impor suplemen juga terkena PPN. Sehingga perlu untuk dikaji lagi,” tutupnya. (***)
Baca juga: Gubernur: Basis Data Sulawesi Tengah Penting untuk Pembangunan
