Gemasulawesi– Sekretaris APDESI Provinsi Sulawesi Tengah Sayhban menyarankan kepengurusan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) perlu komposisi organisasi bersifat terstruktur, mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan.
“Contohnya, DPP di pusat, DPD di Provinsi, DPAC di Kecamatan dan DPC di Kabupaten,” ungkap Syahban saat menghadiri rapat evaluasi APDESI Parigi Moutong di Lolaro, Kamis 23 September 2021.
Menurut dia, untuk struktur kepengurusan ditingkat kabupaten dalam aturan pedoman AD/ART, pembentukan pertama kalinya APDESI dipilih kepala desa yang diundang pada suatu pertemuan, dan estimasi kehadiranya selalu mengacu pada aturan nasional, 50 persatu atau 2 pertiga.
Baca juga: Pelaku Pemalsuan Produk Madu Kota Palu Terancam Pidana Lima Tahun
“Jadi yang memilih itu adalah kepala desa. Akan tetapi ketika kabupaten itu sudah memiliki kepengurusan, maka berjalan sesuai ketentuan aturan main untuk pemilihan perwakilan dari kecamatan,” sebutnya.
Kemudian kata dia, keberadaan APDESI di Parigi Moutong perlu penguatan Surat Keputusan (SK), dengan masa kerjanya tiga tahun lamanya. Selain itu, terkoordinasi untuk dilakukan pergantian, pemurnian dan perbaikan kedepan.
“Tidak diusulkan lima tahun, karena mengingat pada saat itu belum representatif keterwakilan kecamatannya. Tetapi apapun bentuknya jangan kita perbesarkan kekuranganya. Kita pikirkan adalah bagaimana yang terbaik kedepan,”ucapnya.
Dia mengatakan, masih banyak yang perlu diperjuangkan dalam undang-undang desa. Salah satunya bagaimana aturan itu, bisa memberikan ketentuan terhadap pemerintah desa, berkaitan dengan penghasilan tetap, dan alokasi anggaran Purnabhakti, dan dana operasional per tahun
Selain itu, dalam undang-undang desa juga harus memperjuangkan tunjangan kepala desa, baik kesehatan, seperti yang didapatkan layaknya pegawai pemerintah kabupaten yakni Aparat Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: Polisi Ringkus Pelaku Pembobolan Rumah Milik Anggota Polri
“APDESI adalah organisasi profesi dan izinya dari Dirjen Kesbangpol bukan Kemenkumham,” tandasnya.
Namun kata dia, hal terbaik dilahirkan dalam undang undang desa adalah dana desa. Meskipun banyak juga kebijakan terbaik lainnya dalam aturan itu sendiri. Sebab, terdapat perbedaan dengan dengan aturan lama setelah lahirnya undang undang nomor 6 tahun 2014.
Hal itu kata dia, karena desa adalah subyek bukan lagi obyek, yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, mengatur susunan organisasinya, dan dalam segala hal selama untuk kepentingan orang banyak.
“Bukan berlaku segala hal untuk kepentingan kepala desa, karena dulu pemerintah desa itu masih obyek bagian dari pemerintah kabupaten. Ketika lahirnya undang undang desa maka sifatnya adalah subyek. Sehingga apa yang dilakukan oleh desa tinggal pemeriksaan apa yang menjadi pertanggungjawaban,” pungkasnya. (***)
