Berita sulawesi barat, gemasulawesi– BNPB menyebut perpanjangan tanggap darurat Sulbar untuk tangani pengungsi.
“Perpanjangan tanggap darurat Sulbar selama dua pekan,” ungkap Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Rifai, di Mamuju, Sabtu 23 Januari 2021.
Ia mengatakan, masa perpanjangan tanggap darurat Sulbar menyusul bencana imbas gempa 6,2 magnitudo beberapa waktu lalu.
Status tanggap darurat tingkat provinsi sebelumnya berlaku 14 hari atau pada 15-28 Januari.
Baca juga: Disdikbud Parimo Antar Langsung Logistik Donasi Sulbar
Penetapan status tanggap darurat itu diteken Gubernur Sulawesi Barat, HM Ali Baal Masdar, melalui surat nomor 001/Darurat-SB/I/2021.
“Arahan Kepala BNPB Doni Monardo, perpanjangan masa tanggap darurat hingga 11 Februari 2021,” tuturnya.
Ia mengatakan, selain alasan tangani pengungsi. Alasan perpanjangan tanggap darurat Sulbar juga untuk persoalan kesehatan, hingga permasalah teknis.
Perpanjangan tanggap darurat Sulbar dilakukan, walaupun proses evakuasi sudah selesai.
“Statusnya menjadi tanggap darurat menuju pemulihan,” sebutnya.
Sebelumnya, BNPB meminta proses pendataan kerusakan rumah warga terdampak Gempa bumi Sulbar Magnitudo 6,2 agar segera diselesaikan.
Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, hal itu harus dilakukan sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat segera dilakukan. Meskipun, statusnya masih dalam masa transisi darurat menuju pemulihan.
“Presiden arahkan agar diberikan berupa dana stimulan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak terdampak gempabumi,” jelas Doni Monardo.
Adapun besaran dana stimulan itu adalah 50 juta rupiah untuk rumah rusak berat, 25 juta rupiah untuk rumah rusak sedang dan 10 juta rupiah untuk rusak ringan.
Dalam implementasinya kata dia, dana stimulan diharapkan dapat dikelola masyarakat dengan dukungan TNI dan Polri. Tujuannya, agar prosesnya dapat lebih cepat sehingga tidak ada masyarakat yang belama-lama di pengungsian.
Baca juga: Pemkot Palu Kunjungi BNPB Pusat Bahas Penyaluran Dana Stimulan
“Dana stimulan ini, diharapkan nantinya bisa dikelola masyarakat dengan dukungan TNI dan Polri,” jelas Doni.
BNPB tidak akan membangun hunian sementara (huntara) seperti yang telah dilakukan pada program rehabilitasi dan rekonstruksi Gempa Lombok 2018 silam.
Melainkan hanya memberikan dukungan bagi masyarakat melalui dana stimulan itu, selama masa perpanjangan tanggap darurat Sulbar.
“Kita menghindari membangun huntara. Kita akan mempercepat proses pembangunan rumah masyarakat yang rusak berat dan rusak sedang,” tutupnya.
Baca juga: Tambah Masa Tanggap Darurat Banjir Tinombo, Ini Agenda BPBD
Laporan: Muhammad Rafii
