Petani Danau Poso Gelar Aksi Cor Kaki Protes Tuntut PLTA Poso Energy

<p>(Foto Istimewa)</p>
(Foto Istimewa)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Petani Danau Poso bersama mahasiswa melakukan aksi protes cor kaki tuntut ganti rugi lahan sawah dan kebun yang terendam air akibat pembangunan PLTA oleh perusahaan itu. Terkait hal itu Pemerintah Sulawesi Tengah mengaku sudah melakukan mediasi petani Danau Poso dengan perwakilan Poso Energy.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan Antar Lembaga dan Hak Asasi Manusia (HAM), Ridha Saleh, Selasa 24 Mei 2022 bertemu dengan beberapa perwakilan petani Danau Poso yang melakukan protes mogok makan, mengangkat kaki dan membasahi kaki di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Kota Palu.

“Pada proses mediasi pertama, sudah ada kepastian dari pihak PT Poso Energy untuk memberikan ganti rugi,” ucap Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan Antar lembaga dan Hak Asasi Manusia (HAM) Ridha Saleh, Palu, Selasa 24 Mei 2022.

Ia juga menambahkan, keinginan massa untuk bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura belum bisa dipenuhi karena Rusdi masih hadir dalam rapat di Jakarta.

Baca: Disdikbud Sulawesi Tengah: Pentingnya Melestarikan Kearifan Lokal

Permintaan tuntutan dari perwakilan petani di sekitar Danau Poso tersebut akan dilaporkan kembali ke Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy mastura.

“Kami juga heran kenapa tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi nanti kami coba koordinasikan lagi,” ucapnya.

Sedangkan aksi mogok makan, cor kaki dan merendam kaki dilakukan oleh kelompok Palu menjaga Danau Poso yang merupakan komunitas solidaritas Danau Poso.

Aksi yang dilakukan bersama mahasiswa di Palu itu, mendesak Rusdy Mastura untuk memenuhi janjinya bertemu dengan pimpinan PT Poso Energy, terkait ganti rugi atas sawah dan kebun yang terendam air akibat pembangunan PLTA perusahaan tersebut.

Seorang petani yang mewakili Aliansi Masyarakat Adat Danau Poso, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan aksi mogok makan tersebut merupakan simbol dari tidak tersedianya beras bagi petani.  Diakuinya aksi mogok makan merupakan simbol dari kelaparan yang ditimbulkan oleh PT Poso Energy.

Sedangkan kaki yang di cor menjadi simbol aktivitas petani yang dibatasi atau tidak mampu lagi melakukan aktivitas di ladang atau kebun dan dengan merendam kaki adalah lambang persawahan dan kebun yang sudah tidak bisa lagi digarap karena tergenang air bendungan PLTA Poso. (*)

Baca: Cicalengka Dreamland : Wahana, Fasilitas, dan Harga Tiket Masuk

Kunjungi Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Disdikbud Sulawesi Tengah: Pentingnya Melestarikan Kearifan Lokal

Pentingnya Melestarikan Kearifan Lokal Seluruh Daerah Sulawesi Tengah, Disdikbud Provinsi Sulawesi tengah (Sulteng)

Sejarah Singkat Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong

Sejarah Singkat Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, dahulu Kasimbar dikenal dengan nama Tanainolo yang berarti potongan

Pemda Parigi Moutong Tetapkan Tanggap Darurat Banjir Berlaku 14 Hari

Darurat Banjir Parigi Moutong, Tetapkan Status Tanggap Darurat 14 Hari di tiga desa Kabupaten Parigi Moutong.

Pemprov Sulawesi Barat Upayakan Jalin Kerja Sama Ekonomi Jalur Laut

Jalin Kerja Sama Ekonomi Jalur Laut Bersama Pemprov Sulawesi Tengah, Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) Agar Memfasilitasi

24 Orang Tim Pusat Perancangan UU DPR RI Berkunjung ke Parigi Moutong

Tim Pusat UU Perancangan DPR RI Berkunjung ke Parigi Moutong, 24 orang dari tim Pusat Perancangan undang-undang (UU) Keahlian DPR RI

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;