Berita parigi moutong, gemasulawesi– Satu petugas polisi Pos Patroli Jalan Raya atau PJR Kabupaten Parimo Provinsi Sulawesi Tengah tertembak di Kotaraya.
Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto membenarkan kejadian penembakan yang terjadi di Kotaraya, Kamis 22 Oktober 2020, sekitar pukul 02:00 Wita.
“Polisi wilayah kerja Kabupaten Parigi Moutong itu ditembak Orang Tak Dikenal (OTK) di Kotaraya. Korban tertembak dibagian wajah,” ungkapnya.
Korban bernama Brigadir Wayan Sudastra tertembak pada bagian pelipis dengan menggunakan senapan angin.
Baca juga: Demo Aliansi Muslim Poso Sulteng, Tuntut Keadilan Korban Salah Tembak Polisi
Saat ini kata dia, korban masih menjalani operasi dan perawatan di RS Undata Kota Palu.
“Operasi dijalankan untuk mengangkat peluru,” terangnya.
Menurut keterangan yang didapatkan, sebelum terjadinya penembakan, satu OTK menanyakan arah ke Desa Popa. Sementara, satu OTK lainnya menunggu dari jauh dengan jarak kurang lebih 50 meter.
Hingga saat ini kedua pelaku masih dalam pengejaran kepolisian.
Baca juga: Angin Puting Beliung Landa Kota Palu Timur
Senapan Angin Masuk Kategori Jenis Senjata Api
Jenis-jenis senjata api di antaranya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga (“Perkapolri 8/2012”), yang berbunyi:
Jenis senjata api olahraga, meliputi senjata api, pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Riffle), serta airsoft gun.
Baca juga: Warga Tondo Kota Palu Tertimpa Pohon Tumbang
Senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga adalah menembak sasaran atau target, menembak reaksi dan berburu.
Berdasarkan ketentuan itu, senapan angin termasuk ke dalam jenis senjata api.
Aturan Terkait Penggunaan Senjata Api untuk Masyarakat Sipil
Menurut pakar pidana Mudzakir, Indonesia tidak memperbolehkan warga sipil memiliki senjata api. Kepolisian dan TNI adalah dua lembaga yang boleh memiliki senjata api.
Namun, senjata api boleh dimiliki sipil jika diizinkan dengan alasan hukum seperti melindungi diri.
Baca juga: Tertimpa Pohon Tumbang, Dua Warga Palasa Parigi Moutong Meninggal
Izin itu dikeluarkan kepolisian dengan memenuhi syarat-syarat khusus. Misalnya syarat menguasai senjata api dan syarat psikologis.
Adapun syarat kedua bertujuan untuk mendeteksi apakah personal yang mengajukan kepemilikan senjata api dapat mengendalikan emosi. Hal tersebut bertujuan agar senjata api tak digunakan secara sembarangan.
“Jadi artinya apa? Syarat-syarat yang kedua ini menjadi penting. Seperti pejabat boleh memiliki senjata api dengan syarat-syarat khusus dan syarat psikologis ini untuk mengecek kepribadian apakah dia punya psikologis membahayakan dirinya sendiri dan orang lain,” katanya.
Baca juga: Walikota: Negatif Rapid Test, Syarat Masuk Kota Palu
Jika seseorang sudah mendapatkan izin kepemilikan senjata api. Namun menggunakannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti mengacungkan senjata untuk melakukan pengancaman, padahal tidak dalam situasi membayakan diri, ia menilai izin itu harus ditarik kembali.
Pasalnya, penggunaan senjata api tidak sesuai peruntukannya adalah tindakan penyalahgunaan izin atas kepemilikan senjata api. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal pidana pengancaman.
“Penyalahgunaan senjata api itu sifatnya administratif. Tetapi jika ada tindakan lain seperti mengancam ada hukuman lain. Kalau itu sebagai pengancaman terhadap nyawa orang lain, atau terhadap kebebasan orang lain dan itu ada tindak pidana sendiri dalam KUHP. Senjata boleh digunakan apa bila terjepit dan mengancam posisi jiwanya, alasan hukum,” tutupnya.
Baca juga: Miliki Sabu, Polisi Amankan Dua Warga Sigi Sulteng
Laporan: Rafiq
