Program BBM Subsidi Tepat Pertamina Bentuk Perlindungan Konsumen

waktu baca 2 menit
Ket Foto: Wali Kota Palu Hadianto Rasyid

Berita , gemasulawesi – Program bahan bakar minyak (BBM) Subsidi tepat, Pemerintah Kota (Pemkot) menyebutkan merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen pengguna yang memeng berhak untuk menerima.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Hadianto Rasyid saat meninjau penerapan transaksi pembelian solar mengunakan kode batang di SPBU Kota , Senin 8 Januari 2023.

“Kehadiran program ini tentunya akan membawa manfaat bagi Masyarakat menggunakan BBM bersubsidi, khususnya solar, sekaligus meminimalkannya Penyalahgunaan produk bersubsidi oleh oknum tertentu,” ucap Hadianto Rasyid.

Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah pusat melalui sangat baik dalam meyakinkan konsumen yang mana pencatatan kendaraan telah tersistem melalui website subsiditepat.mypertamina.id, mempermudah pemantauan penggunaan jenis BBM tertentu (JBT).

Baca: PT Pertamina Buka Lowongan Kerja Terbaru Tahun 2023

Oleh karena itu, Pemerintah Kota mendukung pendekatan ini untuk realisasinya energi yang adil dan merata, efektif dan tepat sasaran sehingga kegiatan ekonomi daerah tidak terhambat.

“Implementasi kebijakan ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah (Pemda) menekan laju inflasi, karena ada jaminan penyaluran program ini tepat sasaran,” kata Hadianto.

Ia kemudian menjelaskan tentang infrastruktur pendukung program ini khususnya, Internet sangat memadai di kota , sehingga tidak diperhatikan ada kendala implementasi.

Baca: Pertamina dan Pemkot Palu Uji Coba Pembelian BBM Non Tunai

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas bumi (BPH Migas) untuk meningkatkan kuota solar di kota pada tahun 2023 32.000 kiloliter per tahun, dibandingkan tahun 2022 hanya 27.000 kiloliter per tahun.

“Kota adalah pusat komersial di , jadi mobilitas kendaraan angkutan logistik hingar bingar. Saya kira, dengan metode Itu memberikan keadilan bagi konsumen,” katanya.

Area Manager Communication, Relasi dan CSR Patra Perdagangan Daerah Sulawesi Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan, perluasan yang disesuaikan tahun ini mulai berlaku pada tahun ini di 37 kabupaten/kota di Indonesia, salah satunya adalah kota yang mewakili pulau Sulawesi.

Baca: Jelang Nataru, Pertamina Siagakan Tujuh SPBU di Sultengbar

Transaksi non tunai untuk pembelian solar bersubsidi diatur di surat keputusan BPH Migas nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 atau 60 liter per hari untuk pribadi roda 4, 80 liter per hari untuk kendaraan roda 4 untuk barang dan angkutan umum, oleh karena itu barang dan angkutan roda umum 6 atau lebih, dibatasi maksimal 200 liter per hari untuk kendaraan.

“Ini bagian dari upaya JBT untuk memantau produk agar tepat sasaran. volume yang benar. Hingga tahun ini, sudah ada sekitar 71 kabupaten/kota menerapkan transaksi nontunai dengan menggunakan barcode,” ucap Fahrougi. (Ikh/Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.