Tekan Inflasi, Pemkot Palu Perluas Sektor Perikanan dan Pertanian

<p>Ket Foto: Wali Kota Palu Hadianto Rasyid</p>
Ket Foto: Wali Kota Palu Hadianto Rasyid

Berita Sualwesi Tengah, gemasulawesi – Tekan inflasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, perluas sektor perikanan ikan air tawar dan juga pertanian skali kecil dengan mengunakan teknologi hidroponik di ibu Kota Provinsi tersebut.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid usai rapat inflasi mingguan di Palu, Senin 9 Januari 2023.

“Sebanyak 10 komoditas berperan strategis menekan inflasi, yakni dari sektor pertanian dan perikanan,” ucap Hadianto Rasyid.

Ia menjelaskan budidaya ikan air tawar perlu diperluas agar dapat membuahkan hasil dalam tiga bulan ke depan, termasuk sayuran metode budidaya hidroponik.

Baca: Tingkatkan Kesehatan Masyarakat, Pemkot Palu Gencarkan Promkes

Karena Kota Palu tidak memiliki sektor perikanan tangkap yang sesuai, alternatifnya adalah mengembangkan sub perikanan air tawar.

“Jenis ikan budidaya yaitu ikan air tawar dan ikan mas merupakan ikan mujair yang sudah popular daerah tersebut. ikan konsumsi memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat sehingga cocok untuk dikembangkan,” kata Hadianto.

Menurut walikota, menjaga stabilitas pangan memerlukan ide kreatif dan inovatif agar potensi yang ada di daerah dapat dimaksimalkan dan dikelola secara efisien.

Baca: Pemkot Palu Cegah Penyalahgunaan Narkoba Jadi Prioritas Utama

Ia mengatakan pada tahun 2022 Pemkot Palu akan menjadi salah satu daerah terbaik untuk percepatan untuk tekan inflasi, dengan capaian berdasarkan tingkat inflasi berdasarkan tahun kalender pada bulan Desember tahun lalu atau year on year (YoY) 5,81 persen.

Ia menambahkan, di bidang pertanian, pihaknya melakukan pemberdayaan perempuan di setiap desa melalui tim penggerak pemberdayaan masyarakat. kesejahteraan Keluarga (TP)-PKK).

Dalam hal ini Pemkot Palu membangun rumah hidroponik sebagai pasar segar berbagai jenis sayuran hasil pertanian ibu-ibu PKK atau – Ibu.

Baca: Pemkot Palu Sukses Tekan Kemiskinan 6,63 Persen di Tahun 2022

“Pemkot Palu siap mendukung kedua sektor tersebut dengan harapan dapat dilakukan pertama tahun ini sehingga akan tercapai hasil yang prioritasnya untuk memenuhi konsumsi lokal,” kata Hadianto.

Ia mengatakan bahwa intervensi politik lokal juga tidak terlepas dari keberhasilan menurunkan tingkat inflasi, karena untuk apa ide-ide cemerlang tersebut? semakin dikuatkan menghadapi ancaman krisis perekonomian.

Akibat upaya pengendalian tersebut, katanya lagi, beberapa segmen atau kelompok komoditas, antara lain makanan, minuman dan tembakau, mengalami deflasi pada kisaran 0,30 persen, kemudian pakaian jadi dan alas kaki di bawah 0,3 persen. (Ikh/Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

SPN Morowali Menolak Keras Kenaikan Upah PT IMIP Tahun 2023

bersama pihak manajemen PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terkait kenaikan upah tahun 2023 di kawasan PT IMIP.

Bupati Banggai Laut Resmikan Rute Baru KM Sabuk Nusantara

Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaepa, meresmikan Rute pelayaran baru KM Sabuk Nusantara di Pelabuhan Desa Mansalean, pada Sabtu

BPJN Sulawesi Utara Gelontorkan Ratusan Miliar Untuk Pembangunan Kepulaun Talaud

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara akan menggelontorkan ratusan miliar untuk pembagunan Kepulauan Talaud.

Tingkatkan Kesehatan Masyarakat, Pemkot Palu Gencarkan Promkes

Tingkatkan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu gencarkan promosi kesehatan (promkes) di Ibu Kota Provinsi Sulawesi

Warga Makassar Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku Begal

Patoppoi mengadukan berbagai permasalahan, termasuk meminta agar untuk menindak tegas pelaku begal dan geng motor di Kota Makassar.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;