Rampai Nusantara Deklarasi di Sulawesi Selatan

<p>Foto/Istimewa</p>
Foto/Istimewa

Berita Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Rampai Nusantara (RN) melakukan deklarasi dan pelantikan pengurus dewan eksekutif wilayah RN Sulawesi Selatan, Minggu 5 September 2022 di Kota Makassar.

Rampai Nusantara adalah organisasi sosial yang saat ini sedang membangun jaringan di seluruh Indonesia.

Mardiansyah selaku Ketua Umum Rampai Nusantara mengatakan, konsolidasi besar-besaran yang dilakukan selama ini merupakan upaya untuk memperluas jangkauan masyarakat. Dia bertekad bahwa keberadaan organisasinya dapat bantu persoalan masyarakat bawah.

Dia juga berharap penerimaan masyarakat di daerah dapat memotivasi seluruh pengurus Rampai Nusantara untuk membuat program kerja atau kegiatan yang secara langsung bersentuh dengan kepentingan masyarakat.

“Pengurus RN didominasi oleh anak-anak muda yang sangat peduli terhadap masyarakat sekitar, sehingga kami berharap banyak program kerja nyata yang dapat dilakukan untuk meringankan permasalahan di masyarakat, berbuat yang terbaik dan bermanfaati,” tambah pria yang juga merupakan aktivis di usia 98 tahun.

Sementara itu, Irwan Alim, Ketua Pelaksana Rampai Nusantara (RN) Wilayah Sulawesi Selatan, mengatakan pihaknya akan menggelar rapat kerja segera setelah deklarasi dan pelantikan.

Irwan menyampaikan apresiasi dan berterima kasih Rampai Nusantara telah resmi berdiri di Sulawesi Selatan, pihaknya akan segera menyiapkan program kerja dan melakukan konsolidasi komprehensif seperti yang diperintahkan sebelumnya oleh Ketum.

Baca: Miris, Kasus Ini Bikin Geram Bu Mensos

“Sulawesi Selatan adalah episentrum gerakan sosial di Indonesia bagian timur. Peran Rampai Nusantara adalah untuk membahas visi dan misi serta tugas DPRD Sulawesi Selatan untuk melebarkan sayapnya,” imbuh Irwan.

Perlu diketahui, dalam kurun waktu empat bulan sejak berdiri, Rampai Nusantara sudah mengeluarkan pernyataan di 15 wilayah Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Banten, Riau, Jawa Timur, Bali, NTB, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan.

Dalam waktu dekat akan ada deklarasi untuk wilayah Gorontalo, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau. (*/Ikh)

Baca: Delapan Petugas PJU di Palu Diduga Tersengat Listrik, Tiga Tewas

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Delapan Petugas PJU di Palu Diduga Tersengat Listrik, Tiga Tewas

petugas Pemeliharaan Jalan Umum (PJU) yang mencoba untuk memperbaiki lampu jalan, , diduga para petugas ini tersengat aliran listrik

Pelajar SMA di Manado Dikeroyok Oleh Oknum Satpol PP

Pelajar SMA di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, diduga dikeroyok oleh sekelompok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lakukan kekerasan

Pemberangkatan 34 Perahu Sandeq Sulbar ke IKN Ditunda

Pemberangkatan 34 perahu Sandeq dari Pantai Manakarra Kota Mamuju, provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), ke Ibu Kota

Pemda Parigi Moutong dan STPN Jalin Kerjasama Pendidikan

Provinsi Sulawesi Tengah, dan Sekolah Tinggi Pertahana Pertahanan Nasional (SPTN) Yogyakarta jalin kerjasama pendidikan.

Ibu Bawa Dua Bayinya Jalani Masa Tahanan di Rutan Makassar

Seorang ibu bawa dua bayinya jalani masa tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dua bayi

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;