Berita parigi moutong, gemasulawesi– Penyusunan RAPBD 2022 segera dilaksanakan. Pemda menjadwalkan pengajuan KUA PPAS Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, pekan ke tiga Juli ini.
“Kami segera serahkan plafon anggaran itu,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Parigi Moutong, Yusrin Usman, usai dapat di gedung DPRD, Senin 12 Juli 2021.
Pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dan segera mengajukan KUA PPAS Parigi Moutong kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama.
Baca juga: Anggaran PPPK Parigi Moutong Sedot Rp87 Miliar
Ia menyebut, pembiayaan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), juga telah termuat dalam KUA PPAS Parigi Moutong 2022. Totalnya senilai Rp 87 Miliar.
“Kita anggarkan berdasarkan kuota ditetapkan pemerintah pusat. Kalau memang ada peserta tidak lulus, berarti ada anggaran tersisa,” kata dia.
Intinya, Pemda telah menyiapkan anggaran pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK dalam postur KUA PPAS Parigi Moutong 2022. Sebab tahapan seleksi pendaftarannya telah berjalan saat ini.
“Saya belum bisa bicara banyak soal itu, nanti saja,” kata dia.
Pada kesempatan, Kepala BPKAD juga mengaku telah menyerahkan laporan realisasi anggaran semester I dan prognosis tahun 2021 sesuai permintaan DPRD.
Baca juga: Belanja Modal Tidak Tercantum Dalam Proyeksi APBD Parigi Moutong 2022
DPRD minta KUA PPAS RAPBD 2022
Sebelumnya, DPRD meminta Pemda untuk segera mengajukan KUA PPAS RAPBD 2022, guna dibahas bersama.
Pihaknya khawatir belum diajukannya KUA PPAS RAPBD 2022 ke DPRD, akan mengakibatkan pada keterlambatan proses pembahasan dan pengesahan APBD.
Baca juga: Sejumlah Fraksi DPRD Parimo Soroti Turunnya Target Pendapata
Kemudian, jika keterlambatan pengesahan APBD 2022 terjadi, dipastikan akan berdampak pada rendahnya penyerapan dan capaian realisasi anggaran.
Selain itu, dalam pembahasan KUA PPAS Parigi Moutong 2022 nanti, akan dilakukan sejumlah penyesuaian terkait kondisi keuangan daerah.
Baca juga: DPRD Tunggu Usulan Pembiayaan PPPK Parigi Moutong
Sebab, situasi pandemi dialami Indonesia dua tahun belakangan ini, berpengaruh terhadap keuangan masing-masing daerah.
Selain itu, telah dibukanya seleksi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) BKPSDM, diperkirakan menelan anggaran cukup besar.
Hal itu, perlu untuk dibahas. Sebab peluang terisinya ribuan formasi tenaga guru dan kesehatan sangat besar.
Baca juga: DPRD Minta Pemda Segera Ajukan KUA RAPBD 2022
Laporan: Novita Ramadhani
