Gemasulawesi– Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda APBD Perubahan Parigi Moutong, telah disetujui untuk dilanjutkan pada tahapan asistensi ditingkatkan Provinsi Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Awal Oktober, Insentif Guru Madrasah Bukan PNS Cair
“Amanat peraturan pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah, telah mengatur pemerintahan dan DPRD dapat melakukan perubahan APBD, apabila terjadi hal-hal yang sangat penting,” ungkap Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), Alfreds Tonggiroh, saat membacakan hasil kerja Banggar, Senin 27 September 2021.
Dia mengatakan, sesuai dengan tahapan dan alokasi waktu yang diberikan kepada DPRD dan pemerintah telah membahas serta merampungkan pembahasan tentang Raperda APBD perubahan tahun 2021 hingga finalisasi.
Baca juga: Wakil Rakyat Setuju Lanjutkan Pembahasan KUA-PPAS Parimo 2021
Dalam pembahasan bersama telah terjadi beberapa permasalahan, namun dapat diselesaikan, setelah menyamakan persepsi tentang Raperda yang dimaksud.
Menurut dia, diakhir pembahasan fraksi-fraksi telah menyampaikan sikap akhirnya yang dapat disimpulkan, telah menyetujui Raperda itu untuk di asistensi atau dievaluasi pada tingkat gubernur.
“Selain menyetujui, fraksi-fraksi masih memberikan masukan dan saran yang perlu diakomodir dalam penyusunan APBD perubahan, dokumen itu merupakan satuan yang tidak bisa dipisahkan,” jelasnya.
Baca juga: Presiden Setujui Usulan Gubernur Soal Kenaikan Fiskal Sulawesi Tengah
Dia menjelaskan, gambar umum perubahan pendapatan daerah tahun 2021 mencapai Rp 1,4 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp 41 miliar. Penurunan terjadi diakibatkan adanya pembatasan sosial berdampak pada sisi ekonomi yang merupakan sumber pajak, dan distribusi daerah.
Sementara itu, dari sisi belanja daerah, terkait belanja yang diambil untuk memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga perubahan dari sisi belanja sebesar RP 1,5 triliun.
Baca juga: DPR RI Setujui Usulan Anggaran Bansos, Risma Diingatkan Perbaiki Data
“Hal itu mengalami kenaikan Rp 60 miliar, sementara perubahan pembiayaan daerah menyesuaikan dengan APBD tahun 2020 yang telah diaudit BPK. Sehingga terjadi perubahan diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp 72 miliar,” terangnya.
Ia menambahkan, kenaikan dana bersumber dari penerimaan pembiayaan Rp 89 miliar dan untuk pengeluaran pembiayaan sebanyak Rp 1,4 miliar lebih. (***)
