Gemasulawesi– DPRD Parimo, Sulawesi Tengah setuju lanjutkan pembahasan KUA-PPAS 2021 untuk dibahas menjadi Rancangan Peraturan daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021.
“Hal itu sesuai persetujuan sejumlah fraksi-fraksi saat memberikan masukan pendapat dan saran yang perlu diakomodir dalam penyusunan anggaran nantinya,” ungkap Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parigi Moutong, Alfreds Tongiroh saat sidang Paripurna, Kamis 16 September 2021.
Alfeds pun menggambarkan mengenai KUA-PPAS Parimo 2021. Menurut dia, dalam penyusunan program kegiatan menggunakan asumsi prioritas, serta menyusun anggaran yang sudah mendekati nilai benar dan sempurna.
Baca juga: Dua Sektor Sumbang Peningkatan Pendapatan Daerah Parigi Moutong
“Dari pembahasan dilakukan kami, terdapat beberapa kebijakan strategis yang dapat disepakati untuk ditampung,” ungkapnya.
Dia menuturkan, dari beberapa kebijakan dimaksud diantaranya, arah kebijakan penganggaran belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas plafon anggaran. Sehingga, perlu dilakukan penyesuaian dalam rancangan Perda perubahan APBD tahun 2021.
Selain itu, Banggar juga mengusulkan untuk menyelesaikan setiap saran dan usulan serta pendapat dari fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam pandangan umum maupun sikap akhir.
Dia menambahkan, untuk gambaran proyeksi anggaran yang termuat dalam KUA-PPAS Parimo 2021, terdapat perubahan dari sisi pendapatan daerah sebesar Rp 1,4 triliun. Kondisi itu menunjukan penurunan hingga mencapai Rp42 miliar.
“Penurunan itu terjadi diakibatkan tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penurunan dana transfer dari dana perimbangan, DAU dan DAK,” jelasnya.
Namun kata dia, proyeksi dana perimbangan APBD dianggap masih besar. Hal ini, mengindikasikan Parigi Moutong dalam pendanaan masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Dia berharap, pemerintah harus mengoptimalkan berbagai sektor PAD, untuk menjadi sumber pembiayaan utama dari belanja daerah.
Kemudian, perubahan pada sisi belanja daerah sebesar Rp1,5 triliun, mengalami kenaikan hingga Rp46 miliar.
Selain itu, rencana pembiayaan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebanyak Rp72 miliar.
“Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya. Sehingga, ditotalkan menjadi Rp89 miliar,” tutupnya.
Baca juga: Perpres Nomor 68 2021 Menuai Banyak Sorotan
Laporan: Novita Ramadhani
