Nasional, gemasulawesi.com- Proses rekrutmen tenaga honorer guru menjadi PPPK mengalami kendala terkait beberapa aturan dalam Undang-Undang ASN.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI mengatakan, harus dipahami dalam proses perekrutan ada UU ASN yang mengatur.
Baca: Jadwal Rekrutmen CPNS dan PPPK 2021 Berubah
“Dalam UU ASN dijelaskan, poin pertama rekrutmen harus memberi kesempatan pada pihak swasta mupun negeri, poin kedua Pegawai ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan,” terangnya dalam rapat kerja evaluasi rekrutmen PPPK dengan Komisi X DPR RI di gedung DPR Jakarta, Rabu 19 Januari 2022.
Lanjut dia, ada tiga isu terkait rekrutmen tenaga honorer guru menjadi PPPK yang perlu diperhatikan. Ada beberapa guru lolos passing grade tapi tidak ada formasi, ada juga guru lolos passing grade, tapi kalah dengan guru swasta dalam perangkingan dan yayasan yang akhirnya kehilangan guru atau tenaga pengajar.
Baca: BKN Belum Bisa Pastikan Jadwal Pendaftaran CPNS dan PPPK
Terkait persoalan itu Nadiem memastikan, akan tetap berpihak pada guru honorer dan akan memperjuangkan seleksi guru honorer untuk menjadi PPPK.
Meski demikian, Nadiem menekankan pihak Kemendikbud sejauh ini tetap berada di sisi guru honorer. Dia berjanji akan memperjuangkan persoalan seleksi guru honorer menjadi PPPK.
Baca: Passing Grade PPPK non-Guru 2021 Jabatan Fungsional
“Kami akan tetap memperjuangkan guru honorer, walaupun dalam posisi ini penentunya ada pada Panselnas. Posisi guru yang telah lolos passing grade dan belum memiliki formasi kami perjuangkan kedepannya tidak perlu lagi mengikuti tes,” tegasnya.
Ia menegaskan, jika kedepannya telah ada formasi bagi para guru yang telah lolos passing grade itu akan langsung menempati posisinya. (**)
Baca: Banyak PPPK Guru Parigi Moutong Belum Paham Penginputan DRH
