Sebanyak 1.709 Rumah Terdampak Banjir di Pinrang

<p>Ket Foto: Foto drone suasana banjir di Pananrang Alitta  Pinrang. (Foto/Facebook Pinranginfo)</p>
Ket Foto: Foto drone suasana banjir di Pananrang Alitta Pinrang. (Foto/Facebook Pinranginfo)

Berita Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Sebanyak 1.709 terdampak banjir akibat hujan deras dan pasang air laut (rob) yang melanda Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, hal itu berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hal itu diungkapkan Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis, 30 Desember 2022.

“Menurut data yang terkumpul, 1.709 kepala keluarga terkena dampak banjir dan hingga 1.790 unit rumah terendam dengan ketinggian air antara 30 dan 50 sentimeter,” ucap Abdul Muhari.

Abdul melaporkan, Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat hingga Rabu, 28 Desember 2022 pukul 08.30 WIB, banjir masih melanda permukiman warga Desa Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa dan Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang.

Baca: Sebanyak 3.344 Rumah Terdampak Banjir di Kota Makassar

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pinrang dan tim gabungan masih berada di lokasi bencana untuk melakukan pendataan, pemantauan dan penanggulangan bencana lanjutan mengingat ketinggian banjir masih dapat terus meningkat tergantung kondisi pasang surut.

Mengacu pada peringatan dini BMKG pada Jumat, 30 Desember 2022 dan Sabtu 31 Desember 2022, Provinsi Sulawesi Selatan termasuk wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan khususnya angin kencang di bagian selatan dan barat Sulawesi Selatan yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi.

Selain itu, ada kemungkinan gelombang setinggi 4 hingga 6 meter di Selat Makassar bagian selatan mulai 27 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023.

Baca: Pemprov Sulsel Salurkan Bantuan Logistik Korban Banjir Maros

“BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah serta seluruh elemen terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperhatikan informasi cuaca di setiap daerah jika hujan selama satu jam agar berhati-hati dan mencari tempat yang lebih aman,” kata Abdul. (*/Ikh)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Kebakaran Pasar Sentral Makassar, Tiga Saksi Diperiksa Polisi

Kebakaran di Pasar Sentral Makassar, sejumlah saksi diperiksa Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Toraja Terima Bantuan Keuangan Rp 27 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja, terima bantuan keuangan (BK) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi (Pemprov) Selatan

KPA dan Pemkot Palu Bahas Penanggulangan HIV/AIDS

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, membahas penanggulangan penyakit virus HIV/AIDS di ibu kota Provinsi

9.234 Paspor Diterbitkan Imigrasi Palu Pada Tahun 2022

Sebanyak 9.294 permohonan paspor diterbitkan dalam kurun waktu tahun 2022 oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, yang tersebar

Usai Direvitalisasi, Pemkot Palu Kembali Buka RTH Taman Nasional

Usai direvitalisasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu membuka kembali akses ruang terbuka hijau (RTH) taman nasional sebagai ikon baru di

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;