Seleksi CPNS Parigi Moutong Dijamin Tanpa KKN

<p>Kabid Pengadaan informasi dan data kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parimo, Aktorismo Kay. Foto: Ahmad Nur Hidayat.</p>
Kabid Pengadaan informasi dan data kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parimo, Aktorismo Kay. Foto: Ahmad Nur Hidayat.

Parigi moutong, gemasulawesi.com Seleksi kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS di Kabupaten Parigi moutong (Parimo) dijamin tanpa tindakan KKN.

Hal itu disampaikan kepala bidang (Kabid) Pengadaan informasi dan data kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parimo, Aktorismo Kay, disela kesibukannya sebagai panitia seleksi daerah (Panselda) CPNS dihalaman auditorium Kantor Bupati Parimo, beberapa waktu lalu.

“Kami menjamin, tidak ada unsur nepotisme dari siapa pun dan dari pihak manapun. Kerja keras untuk seleksi CPNS Parigi Moutong tanpa KKN,” tegasnya.

Dia tidak menampik adanya anggapan warga yang khawatir besar potensi terjadi praktek KKN dalam pelaksanaan seleksi CPNS kali ini masih. Hal itu juga kata dia, menjadi tantangan tersendiri bagi BKPSDM Parimo.

Menurut dia, dengan menggunakan sistem CAT BKN dalam seleksi CPNS saat ini, merupakan salah satu upaya pemerintah meminimalisir kemungkinan dilakukannya praktek KKN.

“Yang menentukan lulus tidaknya peserta seleksi CPNS nanti yaitu hasil pengerjaan test itu sendiri,” ujarnya.

Dia mengatakan, keterlibatan BKPSDM Parimo sebagai bagian dari Panitia seleksi daerah (Panselda), hanya sebatas menangani hal-hal yang bersifat administratif bagi peserta, guna mendukung berjalan lancarnya proses seleksi.

Selain itu lanjut dia, BKPSDM juga bertugas sebagai fasilitator dalam menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan seleksi.

“Kami ini hanya sebagai panitia dalam hal fasilitator, seperti menyiapkan lokasinya, waktunya, administrasinya,” terangnya.

Sementara itu, diketahui sebanyak 1500 peserta yang mengikuti seleksi CPNS di hari kedua ini yang terbagi menjadi lima sesi. Untuk setiap sesinya, diikuti sebanyak 300 orang.

Dia menuturkan, meski sehari sebelumnya telah nampak peserta seleksi CPNS yang memenuhi standar pasing grade. Namun, BKPSDM belum dapat menentukan siapa saja yang pantas masuk dalam Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang akan dilaksanakan selanjutnya.

“Walaupun sudah ada yang mendapat nilai memenuhi Pasing Grade, bisa saja ada juga yang lebih tinggi lagi. Setelah seleksi ini, masih ada proses rekon dari Panselnas BKN untuk memadukan data hasil Panselda dengan Panselnas pada seleksi CPNS,” tandasnya.

Baca juga: Empat Desa Ikuti Reses Amelia, Anleg DPRD Parigi Moutong

Laporan: Ahmad Nur Hidayat

...

Artikel Terkait

wave

Empat Desa Ikuti Reses Amelia, Anleg DPRD Parigi Moutong

Empat desa ikuti reses Anleg DPRD Parigi Moutong, Amelia Santrillah Rahman untuk tahun kerja 2020. Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai

Gempa Magnitudo 4,7 Kembali Getarkan Parigi Moutong

Gempa bumi bermagnitudo 4,7 kembali menggetarkan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai

Ini Daftar Harga Bahan Pokok Parigi Moutong Edisi 28 Februari 2020

Ini daftar pergerakan harga satuan bahan pokok dan satuan bahan penting menurut pantauan Disperindag Kabupaten Parigi Moutong Berita, Poso Palu dan Banggai

DPUPRP Parigi Moutong Pasang Pal Batas Sempadan

DPUPRP Kabupaten Parigi Moutong melakukan pemasangan pal batas khusus sempadan. Berita, Poso Palu dan Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

MoU Petani Walet Parigi Moutong dan PT FKS

Petani walet menandatangani Memorandum of Understansding (MoU) PT FKS selaku eksportir sarang burung walet. Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Banggai

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;