Sidang Perdana Korupsi Minyak Goreng Digelar, Mantan Dirjen Daglu Kemendag Siap Hadapi Sidang

<p>Sidang Perdana Korupsi Minyak Goreng Digelar, Mantan Dirjen Daglu Kemendag Siap Hadapi Sidang. Foto/dok.SINDO</p>
Sidang Perdana Korupsi Minyak Goreng Digelar, Mantan Dirjen Daglu Kemendag Siap Hadapi Sidang. Foto/dok.SINDO

Berita Hukum, Gemasulawesi – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengagendakan bahwa sidang perdana dugaan korupsi minyak goreng atau pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) & turunannya tahun 2021-2022, Rabu (24/8/2022) hari ini. 5 terdakwa akan mendengarkan pembacaan surat dakwaan pada sidang terpisah (masing-masing).

Kelima terdakwa dugaan korupsi minyak goreng tadi yaitu Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana & Lin Che Wei (LCW) alias Weibinanto Halimdjati (WH); Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA; dan General Manager (GM) Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang.

“Iya bener sekali sidang (hari ini). Dakwaannya masing-masing, lantaran nomor kasus pula masing-masing. Sidang pertama kan masih mendengarkan dakwaan menurut Penuntut Umum, & proses persidangan akan panjang,” kata Kresna Hutauruk, kuasa kukum Indrasari Wisnu Wardhana ketika dikonfirmasi.

Indrasari mengungkapkan siap menghadapi persidangan. Bahkan, kuasa hukumnya pun sudah menyiapkan pembelaan sudah dilengkapi dengan sejumlah barang bukti.

“Kami juga berharap supaya sidang berjalan dengan adil & benar sehingga nanti hasilnya adalah berdasarkan informasi terungkap dipersidangan tanpa terdapat dampak atau tekanan dari luar persidangan,” terangnya.

Baca juga: Jampidsus Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Baru Ekspor CPO

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP PN Jakpus), ke 5 terdakwa sudah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Para terdakwa diduga sudah memperkaya korporasi yakni perusahaan-perusahaan tergabung pada Grup Wilmar yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar alam Permai, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Wilmar Bioenergi Indonesia sejumlah Rp1.693.219.882.064.

Kemudian, para terdakwa juga memperkaya perusahan-perusahaan tergabung pada Grup Musim Mas yaitu, PT Musim Mas, PT Musim Mas – Fuji, PT Intibenua Perkasatama, PT Agro Makmur Raya, PT Megasurya Mas, PT Wira Inno Mas, sejumlah Rp626.630.516.604. (*/GSA)

Ikuti Update Berita Terkini Gema Sulawesi di: Google News

Baca: Pulau Tegal Mas Lampung, Keindahannya Setara Maldives!

...

Artikel Terkait

wave

Pesan Sabu, Oknum Anggota DPRD Sulawesi Barat Diciduk Polisi

anggota DPRD Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat, diciduk polisi saat melakukan transaksi pesan narkoba jenis sabu

Pakai Paspor Palsu Meksiko, 2 Warga China Ditangkap Imigrasi

Kemenkumham menangkap 2 warga negara China. Kedua warga China itu ditangkap karena masuk Indonesia menggunakan paspor palsu Meksiko.

Seorang Ayah di Bunta Tega Cabuli Anak Kandungnya

Seorang ayah di Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, tega cabuli anak kandungnya sendiri, Polsek Bunta, Polres Banggai

Datangi Bareskrim, Kepala LPAI Koordinasi Perlindungan Anak Ferdy Sambo

Kepala Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, mengatakan "Polisi harus melindungi warganya termasuk anak-anak.

KPK Soal Mahasiswa Unila Terkait Korupsi (Suap) Rektor: Harus Ada Konsekuensinya

KPK berharap mahasiswa Unila yang orang tuanya terlibat kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru mendapat Sanksi agar memberikan efek jera.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;