Nasional, gemasulawesi – Status kepegawaian honorer, dilingkungan kementerian maupun Lembaga Instansi Pusat dan Instansi Daerah, akan resmi di hapus oleh Pemerintah, hal itu berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022.
Ada 6 poin penting yang disampaikan dalam surat tersebut. Di Akhir, perlu diketahui bahwa untuk penataan ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diperlukan penataan. Yaitu administrasi agen non-ASN.
Bagi mereka yang memenuhi persyaratan, dapat memasukkan opsi atau memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam pemilihan kandidat untuk pegawai negeri sipil dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
“Penarikan pegawai selain PNS serta PPPK dari instansi masing-masing dan non-rekrutmen pegawai non-ASN”, di point 6.b dalam surat itu, Kamis 2 Juni 2022.
Baca: Dua Orang Ditetapkan Tersangka Kasus Tenggelam KM Ladang Pertiwi 02
Namun, jika instansi pemerintah tertentu membutuhkan personel seperti sopir, petugas kebersihan dan keamanan, hal ini dapat dilakukan dengan outsourcing ke pihak ketiga.
Ia juga menjelaskan, yang berstatus Tenaga Ahli (Outsourcing) yang bukan merupakan honorer pada instansi yang bersangkutan.
Bagi pegawai non-ASN yang diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS dan calon PPPK, pemerintah daerah diminta menyusun langkah-langkah strategis dalam penyelesaian status kepegawaian honorer yang akan dihapus tersebut. Yaitu dengan batas waktu undang-undang, di 28 November 2023.
“Bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak memenuhi amanat di atas dan masih tetap mempekerjakan pegawai non-ASN, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah,”.
Keputusan ini berdasarkan UU no. 5 Tahun 2014 tentang ASN, tentang Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Kepengurusan Pejabat Negara Berdasarkan Kontrak Kerja (PPPK). (*)
Baca: Dua Warga Makassar Diamankan Coba Selundupkan Satwa Dilindungi
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
