Tenaga Pendidik Non PNS Dapat Subsidi Upah

<p>Foto: Sejumlah siswa mengikuti simulasi belajar tatap muka di SMP Negeri 7 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (16/11/2020). Berdasarkan surat pernyataan orang tua dan persetujuan guru, Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan simulasi belajar tatap muka pertama sejak pandemi COVID-19, selama dua minggu di empat sekolah menengah pertama (SMP) di mana lokasi sekolah berada di zona hijau berdasarkan penilaian Gugus Tugas dengan jumlah siswa terbatas serta wajib mematuhi protokol Kesehatan COVID-19. Antara/Bayu Pratama S</p>
Foto: Sejumlah siswa mengikuti simulasi belajar tatap muka di SMP Negeri 7 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (16/11/2020). Berdasarkan surat pernyataan orang tua dan persetujuan guru, Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan simulasi belajar tatap muka pertama sejak pandemi COVID-19, selama dua minggu di empat sekolah menengah pertama (SMP) di mana lokasi sekolah berada di zona hijau berdasarkan penilaian Gugus Tugas dengan jumlah siswa terbatas serta wajib mematuhi protokol Kesehatan COVID-19. Antara/Bayu Pratama S

Berita nasional, gemasulawesi– Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan subsidi upah bagi 2 juta tenaga pendidik non PNS pada tahun ini.

Bantuan subsidi upah kepada tenaga pendidik non pns itu diberikan secara bertahap sampai akhir November 2020, dengan total anggaran lebih dari Rp3,6 triliun.

“Bantuan subsidi upah untuk membantu para tenaga pendidik non PNS sebagai ujung tombak pendidikan yang telah berjasa membantu pendidikan anak-anak kita”, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, Selasa 17 November 2020.

Baca juga: Masih Dibawah Standar Kebutuhan Hidup Layak, Upah Minimum Sulawesi Barat Disorot

Ia berharap, bantuan subsidi upah itu dapat melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para tenaga pendidik mulai dosen, guru, kepala sekolah, tenaga pengelola laboratorium, hingga tenaga administrasi non PNS.

Nantinya, subsidi upah tenaga pendidik ini akan disalurkan kepada 162000 dosen Perguruan Tinggi Negeri dan swasta, 1,6 juta guru dan pendidik negeri dan swasta, dan 237000 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi.

Lebih lanjut, calon penerima subsidi upah ini harus memenuhi sejumlah syarat antara lain warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, berstatus non PNS, tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima Kartu Prakerja sampai 1 Oktober 2020.

Baca juga: Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Naik 8,51 Persen

Baca juga: Ujian SKB di BKN Gorontalo, Ini Jadwal Intansi Pemda Parimo Sulteng

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan pandemi covid 19 merupakan bencana luar biasa dan berdampak terhadap perekonomian dan juga pendidikan.

“Khusus pendidikan, pembelajaran tiba-tiba harus dilakukan secara daring. Oleh sebab itu, kita keluarkan langkah-langkah membantu. Kemudian kita lihat guru-guru non-PNS. Mereka banyak yang pendapatannya di bawah Rp5 juta. Maka, pemerintah keluarkan BSU (Bantuan Subsidi Upah) bagi mereka,” pungkasnya.

Baca juga: UMK Parimo Sulteng Tahun 2020 Ditetapkan Rp. 2.445.950

Baca juga: Upah Minim, KPPS Dianggap Buruh Pemilu Tertindas

(KPCPEN / Kominfo)

...

Artikel Terkait

wave

3M Cara Mudah Cegah Kerugian Akibat Covid 19

Pakar dan Guru Besar Universitas Indonesia Prof Hasbullah Thabrany menyebut disiplin 3M adalah cara mudah mencegah kerugian akibat pandemi covid 19.

Didik: Fungsi Media Hampir Serupa DKPP

Pada penyelenggaran Pemilu serentak 2020, fungsi insan media ternyata hampir serupa dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.

WFH? Banyak Bergerak untuk Tingkatkan Imun

Para ahli sarankan banyak bergerak saat bekerja dari rumah (Work From Home) atau WFH. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan imun.

Hosting Murah Batam, Solusi Kebutuhan Online Anda

Tidak perlu bingung-bingung mencari hosting murah di Batam untuk memenuhi kebutuhan website Anda. unlimited hosting murah.

Afe Record Rilis Lagu Terbaru Yonggi Mikama

Kondisi yang masih tidak menentu tidak menyurutkan langkah penyanyi Yonggi Mikama terus berkarya di belantara musik Indonesia. Afe Records

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;