UMKM Diminta Dapat Bantu Atasi Pengangguran di Sulteng

<p>Ket Foto: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma&#8217;mun Amir (Foto/Dn)</p>
Ket Foto: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir (Foto/Dn)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diminta ikut terlibat atasi pengangguran dan kemiskinan, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan membuka akses lapangan kerja.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir saat ditemui sejumlah jurnalis usai membuka pameran UMKM, rangkaian Hari Ikan Nasional (Harkannas) di Kabupaten Parigi Moutong, Sabtu 19 November 2022.

“UMKM komersial tahan terhadap guncangan resesi. Mereka telah teruji saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah merasa bisa menggunakan kekuatan itu untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat ,” ucap Ma’mun Amir.

Ia menjelaskan, untuk atasi pengangguran dan kemiskinan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) Sulteng, sehingga perlu dukungan berbagai pihak, termasuk UMKM, serta industri besar melalui akses lapangan kerja.

Baca: Dinsos Sulteng Dorong Peningkatan PKH Melalui Kegiatan UMKM

Menurut data BPS bulan Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Tengah sebesar 3,67%, atau turun sekitar 3,73% dibandingkan tahun 2021, dan indeks gini relative rendah yaitu sebesar 0,32.

Tahun 2021, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah sekitar 12,18% dan tahun ini pemerintah daerah berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan target 11%.

“Kami berterima kasih kepada UMKM yang telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, kami juga berharap langkah ini lebih masif sehingga tujuan pemerintah adalah untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan sebanyak mungkin,” kata Ma’mun.

Baca: Hadapi Hari Pangan Sedunia, Parigi Moutong Perkuat UMKM

Ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan kebijakan pemerintah dengan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga 3% dari perbankan untuk pengembangan usaha guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.

Sekitar 343.533 UMKM terdaftar di provinsi ini pada tahun 2021, tersebar di 13 kabupaten/kota.

Ia menambahkan bahwa UMKM dapat mengembangkan berbagai sektor, termasuk kelautan dan perikanan, yang dapat diselaraskan dengan visi bergerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan maju.

Baca: Pacu Digitalisasi UMKM, Wali Kota Palu Ajak Gunakan Etalase Digital

“Secara khusus pelaksanaan misi ketiga pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai kesejahteraan yang lebih besar melalui penguatan ekonomi dan penguatan kelembagaan,” pungkas Ma’mun. (Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

 

...

Artikel Terkait

wave

APDESI Majene Berikan Bantuan Logistik Korban Banjir

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, berikan bantuan untuk warga korban banjir di Desa

BPBD Sulbar Imbau Warga Tetap Waspada Potensi Banjir

menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap potensi banjir akibat cuaca ekstrem melanda wilayah Sulbar.

Banjir Terjang Mamuju, BPBD Sebut Tidak Ada Korban Jiwa

Banjir terjang Mamuju, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar), sebut tidak ada korban jiwa dalam bencana

Pemda Parigi Moutong Dorong Teluk Tomini Jadi Kawasan Khusus Ekonomi

Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dorong Teluk Tomini jadi kawasan ekonomi khusus

SAR Gabungan Kembali Temukan Korban Longsor di Gowa

Search and Rescue (SAR) gabungan kembali temukan satu korban dari tanah longsor di Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa,

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;