Viral Oknum Anggota DPRD Langkat Sedang Nyabu

<p>Foto: DPRD Langkat Sedang Nyabu.</p>
Foto: DPRD Langkat Sedang Nyabu.

Berita nasional, gemasulawesi– Salah seorang anggota DPRD langkat, Sumatrea Utara (Sumut) diduga merupakan pengguna narkoba, usai sebuah video yang menunjukkan dua orang sedang menggunakan sabu viral di media sosial.

Dalam video terlihat anggota DPRD langkat dan temannya sedang duduk di lantai sebuah rumah, sembari menggunakan alat isap (Bong).

Dalam keterangan video yang diunggah dalam postingan menyatakan, dua pria tersebut merupakan anggota DPRD Langkat. Keduanya disebut sedang mengkonsumsi narkoba.

Warganet meminta tes urine secara mendadak dilakukan kepada anggota DPRD Langkat yang terlihat dalam video.

Atas beredarnya video ini, polisi pun langsung turun tangan. Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok mengatakan, pihaknya akan segera menyelidiki kasus tersebut.

“Kami lidik dulu,” kata AKBP Danu di Langkat, Selasa 6 Juli 2021.

Baca juga: Durasi Video Tik Tok Bertambah Jadi Tiga Menit

Kemudian, dikonfirmasi terpisah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Langkat Dedek Pradesa mengatakan, belum melihat video itu yang telah beredar di media sosial itu.

Namun, dari foto-foto di pemberitaan kasus itu, pihaknya mengatakan oknum yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu itu adalah anggota DPRD berinisial A.

Baca juga: 24 Ribu Jiwa Sudah Disuntik Vaksin Covid 19 di Parigi Moutong

“Iya. Kalau foto-foto di koran itu kayaknya memang dia,” ujar Dedek.

Pria berinisial A diakuinya merupakan anggota DPRD Langkat dari Fraksi Gerindra. Dia menjelaskan bahwa pihaknya pernah mempertanyakan video itu ke A, dan yang bersangkutan mengakui video itu benar dirinya.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Instruksikan PTM Terbatas Ditunda

“Iya, kalau videonya nggak pernah tahu. Pernah kita konfirmasi ke dia, itu video lama. Udah setahun lebih,” jelasnya.

Diketahui, peredaran narkoba berbagai jenis di Indonesia sangat marak. Bahkan para pengguna barang haram itu hampir diseluruh kalangan, artis tanah air pun menjadi sasaran dalam peredarannya.

Baca juga: Daerah Rawan Narkoba di Sulteng, Parimo Diantaranya

Polri terus berupaya menggagalkan peredaran jaringan narkoba di sejumlah wilayah. Bahkan, sebelumnya sempat menggalakan jaringan pengedar di wilayah Aceh, yang diketahui memiliki ladang ganji dengan omset miliaran rupiah.

Untuk memberikan efek jerah, pemerintah mengancam pemberian hukuman mati kepada terpidana kasus peredaran narkoba di Indonesia. Serta telah mengeksekusi beberapa tersangkanya, seperti Fredy Budiman.(***)

Baca juga: Viral Chat Cabul kepada Penerima Vaksin di Boyolali

...

Artikel Terkait

wave

Keracunan Asap Genset, Dua Wanita di Bondowoso Meninggal

Dua orang staf sebuah kantor usaha keuangan di Bondowoso ditemukan meninggal dunia didalam kantor, karena keracunan asap genset.

Kemenaker Optimalkan Informasi Pasar Kerja

Pemerintah terus mengoptimalkan peran pusat pasar kerja guna mewujudkan sistem informasi Labor Market Information System (LMIS).

Pemerintah Minta Masyarakat Awasi Penyaluran Bansos Masa PPKM Darurat

Pemerintah meminta masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan penyaluran Bantuan sosial atau Bansos masa PPKM Darurat.

DPR Minta Pemerintah Ansipasi Dampak Covid 19

Hasil rapat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, DPR memeinta pemerintah mengantisipasi dampak covid 19 lebih parah kedepannya.

PT PLN Bantu Petani Senilai Rp4,84 Miliar Tingkatkan Produktivitas

PT PLN bantu petani senilai Rp 4,84 Miliar melalui PLN Peduli alokasikan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dukung sektor pertanian.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;