Warga Demo Tuntut Evaluasi Izin Tambang Nikel di Banggai

<p>Foto: Tambang nikel di Banggai, Sulawesi Tengah.</p>
Foto: Tambang nikel di Banggai, Sulawesi Tengah.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Warga demo tuntut pemerintah daerah evaluasi izin tambang Nikel di Banggai, Sulawesi Tengah.

“Kami meminta peninjauan kembali izin pertambangan di wilayah Kecamatan Masama, Banggai,” ungkap Koordinator aksi, Ismail Angio, saat aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Banggai, Kamis 24 Juni 2021.

Puluhan warga demo terkait izin tambang nikel itu mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (Gempa) Kecamatan Masama, Banggai.

Ia mengatakan pada demo terkait izin tambang nikel, aktivitas pertambangan tidak mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat. Melainkan kesengsaraan di kemudian hari.

“Pertambangan mineral itu akan berdampak pada kerusakan lingkungan akibat pembabatan hutan,” sebutnya.

Aksi demo terkait izin tambang nikel itu mendapat respon dari Ketua Komisi 1 DPRD Sulawesi Tengah, Sri Indraningsih Lalusu dan Ketua DPRD Banggai, Suprapto Ngatimin.

Baca juga: Massa Aksi Demo Sebut Tambang Emas Kasimbar Ancam Lingkungan

Keduanya menemui warga untuk memberikan penjelasan terkait keberadaan pertambangan nikel di Banggai.

“Kami akan menata kembali pertambangan di Banggai,” Ketua Komisi 1 DPRD Sulawesi Tengah, Sri Indraningsih Lalusu.

Bila aktivitas pertambangan yang tidak mengantongi izin, maka akan diberhentikan sementara.

Pihaknya juga mengontrol secara bersama-sama dengan instansi terkait agar aktivitas pertambangan tidak merusak lingkungan.

Baca juga: Polda Sulteng Amankan 29 Pendemo Tolak Omnibus Law

“Yang sudah legal harus memenuhi kewajibannya, yang ilegal harus melengkapi izinnya,” tegas Sri.

Sementara itu, Ketua DPRD Banggai Suprapto Ngatimin mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Banggai dan mencari solusi yang baik agar tambang-tambang di Banggai bisa beroperasi sesuai dengan prosedur telah ditetapkan.

“Sekarang ini izin pertambangan semuanya dari pusat,” ucapnya.

Baca juga: Lemhanas Studi Isu Strategis Nasional di Kawasan IMIP Morowali

Pihaknya hanya bisa melaksanakan pengawasan pertambangan. Dan berkoordinasi dengan Bupati agar masyarakat tidak dirugikan.

Untuk pembentukan Pansus terkait izin tambang nikel berdasarkan keinginan warga, pihaknya masih akan mengadakan rapat dengan unsur terkait.

“Kami bersama melaksanakan pengawasan pengawasan tambang yang ada,” tutupnya.

Baca juga: Presisi Jajaki Kontrak Tambang Nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah

Laporan: Ahmad

...

Artikel Terkait

wave

Cuaca Sulawesi Tengah, BMKG: Waspada Hujan Petir Angin Kencang

Rilis cuaca Sulawesi Tengah, Jumat 25 Juni 2021, BMKG menyebut waspada hujan, petir dan angin kencang, Daerah konvergensi juga terpantau.

Terkait Mangrove, Ketua DPRD Dukung Bupati Parigi Moutong

Ketua DPRD dukung Bupati Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, terkait penegakan hukum untuk pelaku pengrusakan mangrove.

Disdukcapil Parigi Moutong Butuh Tambahan Mesin Cetak KTP-E

Disdukcapil Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, butuh mesin cetak KTP-E tambahan, karena terkendala dalam proses penerbitan kartu tanda penduduk

Gubernur Sulawesi Tengah Dukung Program SCS Morowali Utara

Gubernur Sulawesi Tengah mendukung Program Morut Sehat, Cerdas dan Sejahtera atau SCS cetusan Pemerintah daerah Morowali Utara.

Walikota Palu Minta Dukungan Dana untuk Huntap ke Gubernur

Walikota Palu meminta dukungan dana untuk Huntap ke Gubernur Sulawesi Tengah, Saat ini dukungan dana guna membebaskan tanah huntap Petobo.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;