Berita nasional, gemasulawesi– Warga Negara Asing atau WNA langgar Prokes pencegahan covid 19 di wilayah Bali selama masa PPKM darurat berlangsung, akan ditindak tegas.
“Kami akan memberikan tindakan yang tegas yaitu tindakan administrasi keimigrasian,” kata Kakanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk dalam konferensi pers, Kamis 1 Juli 2021.
Pihaknya bakal langsung mendeportasi WNA langgar Prokes dan tidak taat aturan selama di Indonesia, khususnya Bali.
Kebijakan sanksi tegas kepada WNA langgar Prokes sesuai dengan Pasal 75 Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Aturan itu menjelaskan, Imigrasi dapat memberi tindakan administrasi terhadap WNA langgar Prokes di Indonesia yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati aturan perundang-undangan.
Baca juga: Wabup Pesan Berdayakan Warga Lokal di Tambak Udang Parigi Moutong
Dalam hal ini, langkah yang ditempuh dalam tindakan administratif tersebut ialah deportasi dari Indonesia.
“Kalau sebelumnya kami masih melakukan tindakan yang cukup soft, tapi sekarang ini kami tegaskan kami tidak berpikir untuk soft lagi. Karena ini darurat,” tuturnya.
Baca juga: Covid Sulteng 2 Juli 2021: Bertambah 95 Kasus Baru
Kebijakan itu, juga telah sesuai dengan arahan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Bali, Wayan Koster.
Sebelumnya pemerintah Bali hanya akan memberikan sanksi denda sebesar Rp1 juta bagi WNA langgar Prokes pencegahan virus corona.
Baca juga: Cuaca 3 Juli 2021: Sulawesi Tengah Potensi Hujan Lebat Disertai Petir
Apabila pelanggaran itu terulang untuk kedua kalinya, maka WNA baru akan dideportasi. Hanya saja, saat ini Kemenkumham menghilangkan sanksi denda itu.
“Tidak ada peringatan untuk itu. Seperti saya katakan tadi, yang membahayakan, patut diduga membahayakan baik keamanan maupun ketertiban, atau melanggar peraturan perundang-undangan. Kami akan tegas, langsung dideportasi,” tambah dia.
Baca juga: Cuaca 3 Juli 2021: Sulawesi Tengah Potensi Hujan Lebat Disertai Petir
Pemerintah menerapkan PPKM Darurat se-Jawa dan Bali sepanjang 3-20 Juli 2021 mendatang.
Beberapa aturan yang disepakati di antaranya, bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) sebesar 100 persen untuk sektor nonesensial, hingga kapasitas yang diizinkan bagi sektor esensial dan kritikal.
Baca juga: Gubernur: Basis Data Sulawesi Tengah Penting untuk Pembangunan
Selama PPKM Darurat, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari boleh beroperasi. Toko-toko boleh buka hingga 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen. Adapun toko obat boleh buka 24 jam.
Selain itu, pemerintah pun mengatur agar supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan pokok boleh dibuka hingga pukul 20.00 waktu setempat. Mereka juga wajib membatasi pengunjung dengan kapasitas maksimal 50 persen. (***)
Baca juga: Dugaan Jual Tanah ke WNA, Kades Gio Barat Didesak Mundur
