Polres Parigi Moutong Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

<p>Foto: Pencanangan Zona Integritas WBK Polres Parigi Moutong, Sulteng. Selasa 23 Februari 2021.</p>
Foto: Pencanangan Zona Integritas WBK Polres Parigi Moutong, Sulteng. Selasa 23 Februari 2021.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=XFWS2zeezYQ[/embedyt]

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Polres Parigi Moutong bersama Satker dan tujuh Satwil Polda Sulawesi Tengah, canangkan zona integritas bebas korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pencanangan zona integritas bebas korupsi yang diikuti Polres Parigi Moutong, dilaksanakan via zoom meeting bersama tiga Satker dan delapan Satwil Polda Sulawesi Tengah di Mako Polres Parimo, Selasa 23 Februari 2021.

“Kegiatan ini merupakan bentuk tekad dan komitmen bersama menjadikan Polda Sulawesi Tengah menjadi zona berintegritas. Sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrat bersih dan melayani,” ungkap Wakapolda Sulteng Brigjen Heri Santoso, saat pencanangan WBK via zoom meeting, diikuti tiga Satker Polda. Yaitu Itwasda, Biro SDM, Dit Lantas dan delapan Satwil jajaran yaitu Polres Palu, Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Morowali Utara, Tojo una una dan Polres Banggai.

Baca juga: Lapas Olaya, Parigi Terapkan Zona Integritas WBK

Setelah kegiatan ini kata dia, sebelas unit kerja yang telah ditetapkan membangun zona integritas bebas korupsi atau WBK/WBBM segera membuat rencana aksi yang konkret disesuaikan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi (PAN RB) No 10 tahun 2019. Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Instansi dan Pemerintah.

Ia juga mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan predikat zona integritas bebas korupsi (WBK/WBBM).

Sementara itu, Kepala Biro SDM Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Mahedi Surindara menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk membangun zona integritas.

“Kami membangun sistem online dalam setiap pelaksanaan tugas. Termasuk survei tentang indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan Biro SDM. Tentang pelaksanaan penerimaan anggota Polri dan Pelaksanaan Assessment Center yang kedepan akan melibatkan jabatan di luar Polri,” jelasnya.

Ia menambahkan, disamping untuk meraih predikat zona integritas bebas korupsi WBK/WBBM, secara konkret tentunya outputnya adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan itu turut dihadiri Kapolres, Wakil Bupati, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Kalapas Olaya, Pabung TNI 1306 Donggala, Danpos TNI AL, Ketua DPRD, Inspektorat Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dan lainnya.

Baca juga: Bergulir di Pengadilan, Perkara Gencar Djarot Ancam Kebebasan

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Perkara Sengketa Pilkada, DKPP Periksa KPU Poso

Terkait sengketa Pilkada 2020, DKPP periksa KPU Poso, Sulawesi Tengah, dalam waktu dekat, sidang tanggal 1 Maret 2021 mendatang.

Kejari Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Katu, Poso

Kejaksaan negeri (Kejari) tetapkan tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa Poso, Sulawesi Tengah, kerugian negara senilai Rp 620.670.000.

Gempa Buol Sulawesi Tengah, Kekuatan Magnitudo 5,8

Gempa Buol Sulawesi Tengah, berkekuatan magnitudo 5,8 dirasakan hingga Tolitoli, terjadi pukul 03.22 Wita, Senin dini hari 23 Februari 2021.

Polisi Bubarkan Pesta Nikah di Simpang Raya, Banggai

Akibat melanggar Surat Edaran cegah kerumunan selama pandemi covid 19, polisi bubarkan pesta nikah di Simpang Raya, Banggai, Sulawesi Tengah.

Laka Lantas di Salena, Satu Pemotor Tewas

Satu pemotor tewas akibat kecelakaan lalu lintas atau Laka Lantas di Salena, Kota Palu, Sulawesi Tengah, korban lainnya kondisi kritis.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;