Berita poso, gemasulawesi– Terkait sengketa Pilkada 2020, DKPP periksa KPU Poso, Sulawesi Tengah, dalam waktu dekat.
“Hari ini, kami menerima surat panggilan persidangan dari DKPP-RI untuk mengikuti sidang tanggal 1 Maret mendatang. Kami diwajibkan membawa dokumen pengaduan pengadu sebanyak delapan rangkap, lengkap dengan saksi-saksi dan bukti yang kuat, ” ungkap Kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil Bupati Poso Das-Beramal, Abd Mirsad Buimin, di Poso, Sulawesi Tengah, Senin malam 22 Februari 2021.
Ia mengakui terkait kepastian dimulainya sidang DKPP periksa KPU Poso tentang permintaan keterangan perkara.
Kepastian DKPP periksa KPU Poso, menyusul adanya surat panggilan dengan nomor: 036/PS.DKPP/Set.04/II/2021, tertanggal 17 Februari yang ditandatangani Plt. Sekretaris DKPP-RI Arif Ma’ruf.
Baca juga: New Normal Corona Parigi Moutong, Aktivitas Sekolah Mulai 13 Juli 2020
Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso akan mulai diperiksa dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP).
“Sidang akan digelar mulai 1 Maret 2021, di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu,” tuturnya.
Ia mengatakan, sebagai kuasa hukum pihaknya melaporkan lima komisioner penyelenggara Pemilu dan Bawaslu Poso sebagai pihak terkait. Sehingga, dalam waktu dekat DKPP periksa KPU Poso.
“Pihak terlapor yaitu KPU terdiri dari Budiman Maliki, Taufik Hidayat, Wisnu Pratala, Wilianita Selviana P dan Olivia Salintohe. Sementara pihak terkait adalah ketiga komisioner Bawaslu Poso,” terangnya.
Sementara itu, Ketua KPU Poso, Sulawesi Tengah, Budiman Maliki, mengaku belum menerima panggilan sidang dari DKPP sampai saat ini. Walaupun demikian, pihaknya berprinsip tetap menunggu surat itu.
Dalam surat DKPP menjelaskan, jika pengadu mendalilkan teradu saat menjalankan tugasnya, diduga tidak profesional dan tidak berkepastian hukum.
Serta unprosedural telah menerima pendaftaran Bakal Calon Bupati Verna G M Inkiriwang sebagai bakal calon Bupati dan Yasin Mangun sebagai bakal calon wakil bupati Poso, tanpa dihadiri Ketua Partai Demokrat sebagai partai pengusung bakal calon.
“Teradu juga tidak melampirkan surat keterangan dari instansi berwenang terkait ketidakhadiran Ketua Partai Demokrat saat pendaftaran,” jelasnya.
Dalam surat DKPP periksa KPU Poso itu, teradu diduga tidak menindaklanjuti rekomendasi adanya pelanggaran administrasi dari Bawaslu Poso.
Ia menambahkan, pelanggaran itu terkait pemasangan alat peraga kampanye di lokasi RTH, Jalan Pulau Sumatera, Poso, Sulawesi Tengah, pasangan bakal calon nomor urut satu Verna-Yasin.
Baca juga: DKPP Ajak Pantau Pelaksanaan Pemilu
Laporan: Ahmad
