DPRD Kota Palu Usulkan Pengesahan Walikota Terpilih ke Kemendagri

<p>Foto: Kegiatan DPRD Kota Palu Usulkan Walikota Terpilih ke Kemendagri untuk Disahkan. Minggu 21 Februari 2021.</p>
Foto: Kegiatan DPRD Kota Palu Usulkan Walikota Terpilih ke Kemendagri untuk Disahkan. Minggu 21 Februari 2021.

Berita kota palu, gemasulawesi– DPRD Kota Palu, Sulawesi Tengah, usulkan pengesahan Walikota terpilih ke Kemendagri untuk disahkan.

Selain usulkan pengesahan walikota, DPRD juga mengesahkan pengangkatan Wali Kota Palu H Hadianto Rasyid SE dan Wakil Walikota dr Reny Lamadjido Sp PK M.Kes.

Acara pengusulan pengesahan walikota menindaklanjuti surat Gubernur Sulawesi Tengah no 131/41/RO.OTDA, 28 Januari 2021. Setelah tahapan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), 17 Februari 2021 ditindaklanjuti pleno KPU.

Acara pengusulan pengesahan walikota dilaksanakan di  ruang sidang utama DPRD Kota Palu Minggu 21 Februari 2021 pukul 10.00 wita.

Baca juga: Rehab Rumah Rusak, BPBD Parimo Akomodir Tambahan 3000 Unit

Ketua DPRD Palu Ikhsan Kalbi memimpin acara pengesahan  didampingi, Wakil Ketua I Erman Lakuana, Wakil Ketua II Rizal Dg Sewang dan seluruh anggota DPRD.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Palu, Sulawesi Tengah, akhirnya menetapkan, H Hadianto dan Renny Lamadjido sebagai Walikota-Wakil Walikota hasil Pilkada 2020.

Ketua KPU Palu Agussalim Wahid menetapkan pasangan H Hadianto Rasyid bersama Renny Lamadjido sebagai Walikota dan Wakil Walikota.

Baca juga: Ganti Hidayat, Sigit Pasha Pimpin Kota Palu

Penetapan dilakukan melalui rapat pleno KPU Palu, Sulawesi Tengah, di ruang pertemuan Hotel Santika Palu, Sabtu 20 Februari 2021.

Hadir dalam penetapan, Plh Walikota H Asri SH bersama pihak DPRD Palu, Bawaslu, partai pengusung pihak TNI dan Polri serta stakeholder terkait lainnya.

Usai ditetapkan, Hadianto Rasyid bersama Wakilnya Reny Lamadjido mengatakan, Pilkada telah berjalan demokratis aman dan damai.

Baca juga: Walikota: Sektor Jasa Jadi Tumpuan Ekonomi Kota Palu

Dia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan media sosial dengan baik.

“Janganlah saling menjatuhkan tetapi manfaatkanlah Medsos itu dengan bijaksana untuk kebaikan kita bersama dalam membangun Kota Palu yang kita cintai bersama,” tuturnya.

Hadir pula dalam kegiatan pengusulan pengesahan walikota, Plh Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, H Asri SH bersama sejumlah kepala OPD dan pejabat lainnya beserta stakeholder terkait lainnya.

Baca juga: KPU Kota Palu Tetapkan Empat Paslon Walikota Pilkada 2020

Baca juga: Raih 39,3 Persen Suara, Pasangan Hadiato – dr Reny Deklarasikan

Laporan: Rafiq

...

Artikel Terkait

wave

Cegah Stunting Wajib Masuk Program Pembangunan Desa Lokus

Desa Lokus di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, wajib masukkan program pencegahan stunting dalam perencanaan pembangunan.

10 KK Korban Kebakaran di Parigi Moutong Butuh Bantuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyebut 10 KK korban kebakaran di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, butuh bantuan.

Tujuh Rumah Terbakar di Tolai Akibat Korsleting Listrik

Sebanyak tujuh rumah terbakar di Tolai, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akibat korsleting listrik.

Polres Amankan Rapat Pleno KPU Penetapan Paslon Bupati Banggai

Polres amankan rapat pleno terbuka KPU penetapan Paslon Bupati Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Personel yang dikerahkan sebanyak 146.

Kejari Palu Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Jembatan Lalove

Kejari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tetapkan tiga tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana kasus korupsi jembatan Lalove.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;