Cegah Stunting Wajib Masuk Program Pembangunan Desa Lokus

<p>Foto: Plt. Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, SKM.</p>
Foto: Plt. Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, SKM.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Desa Lokus di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, wajib masukkan program pencegahan stunting dalam perencanaan pembangunan.

“Desa bisa memanfaatkan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) memasukkan program stunting,” ungkap Pelaksana tugas Kepala Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Irwan di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, melalui Musrenbang desa Lokus dapat menyesuaikan dengan program pencegahan stunting masing-masing perangkat daerah.

Sebagai desa Lokus, Pemdes harus berperan aktif dengan bimbingan sejumlah instansi teknis terkait.

“Mesti maksimal, sebab penetapan desa Lokus stunting itu melalui rangkaian kajian survei dan pemetaan yang dilakukan tim terpadu, termasuk akademisi terlibat,” jelasnya.

Baca juga: Bangkep Belajar Tangani Stunting ke Parimo

Penyusunan rencana program prioritas kata dia, sudah harus dimulai. Tindaklanjutnya lewat Musrenbang.

Pada tahun kerja 2021, pemerintah menetapkan 36 desa dari tujuh kecamatan sebagai Desa Lokus penanganan stunting di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

“Desa itu banyak tersebar di wilayah rawan pangan daerah pegunungan, utara Parimo,” sebutnya.

Sementara, desa yang telah tuntas penanganan kasus stunting tetap mendapat pendampingan.

Khususnya, ibu hamil dan bayi pada masa seribu hari pertama kelahiran, salah satu bentuk intervensi yakni pemenuhan gizi serta pemantauan kesehatan lewat berbagai kegiatan.

“Penuntasan kekerdilan anak merupakan program Nasional yang ditindaklanjuti daerah-daerah yang menjadi sasaran, salah satunya di Sulteng adalah Parimo,” sebutnya.

Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, telah mampu menurunkan angka stunting dari 34,4 persen menjadi 12 persen mulai dari 2018 hingga 2020.

Jadi, desa-desa yang telah tuntas penanganan stunting, tetap menjadi perhatian guna mengantisipasi kasus kekerdilan kembali muncul ditengah masyarakat.

“Penanganan kasus kekerdilan anak tidak cukup hanya ditangani pemerintah. Namun, juga perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Bahkan, ikut terjun langsung,” hematnya.

Keberhasilan Parigi Moutong menurunkan angka stunting tahun lalu, berkat kerja keras beberapa pihak yang terlibat. Mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi dan lembaga hingga akademisi.

Ia menambahkan, 2021, Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari sektor perbankan. Membantu kegiatan penanganan stunting ke Desa Lokus. Melalui intervensi dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Baca juga: 36 Desa di Parimo Sulteng Jadi Lokus Penanganan Stunting 2021

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

10 KK Korban Kebakaran di Parigi Moutong Butuh Bantuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyebut 10 KK korban kebakaran di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, butuh bantuan.

Tujuh Rumah Terbakar di Tolai Akibat Korsleting Listrik

Sebanyak tujuh rumah terbakar di Tolai, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akibat korsleting listrik.

Polres Amankan Rapat Pleno KPU Penetapan Paslon Bupati Banggai

Polres amankan rapat pleno terbuka KPU penetapan Paslon Bupati Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Personel yang dikerahkan sebanyak 146.

Kejari Palu Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Jembatan Lalove

Kejari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tetapkan tiga tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana kasus korupsi jembatan Lalove.

Pemdes Sendana Fasilitasi Rumah Layak Huni untuk Warga Miskin

Pemdes Sendana Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, fasilitasi rumah layak huni untuk membantu Mudin warga miskin di desanya.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;