Cegah Stunting Wajib Masuk Program Pembangunan Desa Lokus

<p>Foto: Plt. Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, SKM.</p>
Foto: Plt. Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, SKM.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Desa Lokus di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, wajib masukkan program pencegahan stunting dalam perencanaan pembangunan.

“Desa bisa memanfaatkan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) memasukkan program stunting,” ungkap Pelaksana tugas Kepala Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Irwan di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, melalui Musrenbang desa Lokus dapat menyesuaikan dengan program pencegahan stunting masing-masing perangkat daerah.

Sebagai desa Lokus, Pemdes harus berperan aktif dengan bimbingan sejumlah instansi teknis terkait.

“Mesti maksimal, sebab penetapan desa Lokus stunting itu melalui rangkaian kajian survei dan pemetaan yang dilakukan tim terpadu, termasuk akademisi terlibat,” jelasnya.

Baca juga: Bangkep Belajar Tangani Stunting ke Parimo

Penyusunan rencana program prioritas kata dia, sudah harus dimulai. Tindaklanjutnya lewat Musrenbang.

Pada tahun kerja 2021, pemerintah menetapkan 36 desa dari tujuh kecamatan sebagai Desa Lokus penanganan stunting di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

“Desa itu banyak tersebar di wilayah rawan pangan daerah pegunungan, utara Parimo,” sebutnya.

Sementara, desa yang telah tuntas penanganan kasus stunting tetap mendapat pendampingan.

Khususnya, ibu hamil dan bayi pada masa seribu hari pertama kelahiran, salah satu bentuk intervensi yakni pemenuhan gizi serta pemantauan kesehatan lewat berbagai kegiatan.

“Penuntasan kekerdilan anak merupakan program Nasional yang ditindaklanjuti daerah-daerah yang menjadi sasaran, salah satunya di Sulteng adalah Parimo,” sebutnya.

Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, telah mampu menurunkan angka stunting dari 34,4 persen menjadi 12 persen mulai dari 2018 hingga 2020.

Jadi, desa-desa yang telah tuntas penanganan stunting, tetap menjadi perhatian guna mengantisipasi kasus kekerdilan kembali muncul ditengah masyarakat.

“Penanganan kasus kekerdilan anak tidak cukup hanya ditangani pemerintah. Namun, juga perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Bahkan, ikut terjun langsung,” hematnya.

Keberhasilan Parigi Moutong menurunkan angka stunting tahun lalu, berkat kerja keras beberapa pihak yang terlibat. Mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi dan lembaga hingga akademisi.

Ia menambahkan, 2021, Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari sektor perbankan. Membantu kegiatan penanganan stunting ke Desa Lokus. Melalui intervensi dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Baca juga: 36 Desa di Parimo Sulteng Jadi Lokus Penanganan Stunting 2021

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

10 KK Korban Kebakaran di Parigi Moutong Butuh Bantuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyebut 10 KK korban kebakaran di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, butuh bantuan.

Tujuh Rumah Terbakar di Tolai Akibat Korsleting Listrik

Sebanyak tujuh rumah terbakar di Tolai, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akibat korsleting listrik.

Polres Amankan Rapat Pleno KPU Penetapan Paslon Bupati Banggai

Polres amankan rapat pleno terbuka KPU penetapan Paslon Bupati Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Personel yang dikerahkan sebanyak 146.

Kejari Palu Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Jembatan Lalove

Kejari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tetapkan tiga tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana kasus korupsi jembatan Lalove.

Pemdes Sendana Fasilitasi Rumah Layak Huni untuk Warga Miskin

Pemdes Sendana Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, fasilitasi rumah layak huni untuk membantu Mudin warga miskin di desanya.

Berita Terkini

wave

Skandal Nepotisme di Kantor Wakil Bupati Parimo: Proyek Rehab Diduga "Diatur" untuk Keponakan Sendiri

Aroma Nepotisme menguat paska teridentifikasi ponakan Wabup mengerjakan Rehab ruangan wakil bupati Parigi moutong.

Nama Wakapolda Terseret Isu Bekingi PETI di Parigi Moutong, Helmi: Kita So Suruh Tangkap

Nama Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, S.I.K., M.H., dicatut dalam pusaran PETI di Parigi Moutong.

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.

Dugaan Pungutan Liar Pemerintah Desa pada Penambangan Ilegal di Desa Tombi Mencuat

Setelah Sipayo, Giliran Desa Tombi coba melegalkan pungutan terhadap pelaku tambang ilegal yang tertuang dalam berita acara berkop surat BPD


See All
; ;