2021, Kemenhub Sasar Pengembangan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo

<p>Foto: Pengembangan Pelabuhan Gorontalo.</p>
Foto: Pengembangan Pelabuhan Gorontalo.

Berita nasional, gemasulawesi– Kemenhub menyasar Pelabuhan Anggrek di Gorontalo, untuk pengembangan dimulai 2021. Melalui melalui pendanaan kreatif non APBN dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Pelabuhan ini memiliki konektivitas dengan negara timur jauh seperti Jepang, Korea, China, dan Hongkong. Kami mengajak pihak investor swasta untuk berkolaborasi mengembangkan tidak hanya pelabuhan saja, tetapi juga untuk kepentingan kawasan sekitar (hinterland),” ungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis, belum lama ini.

Kemenhub memberikan dukungan konsorsium yang menjadi pemenang lelang proyek pengembangan pelabuhan anggrek di Gorontalo, agar mengembangkan pelabuhan ini dengan baik.

Sehingga, keberadaan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo dapat bermanfaat untuk melancarkan pergerakan logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kawasan sekitarnya.

Baca juga: Efisien 25 Persen, Ekspor dari Pelabuhan Pantoloan Kota Palu

Baca juga: Kota Palu Berlakukan Pembatasan Jam Operasional Usaha

“Saya meminta agar konsorsium dapat bersinergi secara nasional dan internasional terutama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk perluasan, karena pekerjaan kepelabuhan tidak bisa dikerjakan sendiri,” jelasnya.

Baca juga: Distributor Parimo Pasarkan 200 Ton Beras Via Tol Laut

Baca juga: DPRD Nilai Positif Penyiapan Tenaga Kerja di Parigi Moutong

Keberadaan pelabuhan anggrek di Gorontalo diharapkan dapat saling mendukung dengan Pelabuhan Gorontalo berada di Kota Gorontalo. Sehingga, dapat menciptakan efisiensi dan tidak menimbulkan masalah seperti kemacetan.

Baca juga: Polsek Luwuk Lakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan

Baca juga: Minim, Jumlah Auditor di Parigi Moutong

“Kami mendukung upaya pengembangan Kabupaten Gorontalo Utara yang termasuk daerah Terpencil Terluar Tertinggal dan Perbatasan (3TP) ini untuk mengentaskan kemiskinan,” tuturnya.

Baca juga: Bertambah, Satu Pasien Positif Corona Asal Kota Palu Sulteng

Baca juga: Nekat Gunakan Atribut TNI, Pria Asal Lampung Diamankan Polisi

Selain itu, dengan pengembangan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo, diharapkan dapat mengembangkan produktivitas, dan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. (***)

Baca juga: Dishub Usul Pengembangan Pelabuhan Parigi Moutong

Baca juga: DPRD Belum Terima Surat Putusan PN Status Sugeng

Baca juga: Cuaca Sulawesi Tengah, BMKG: Waspada Hujan Petir Angin Kencang

...

Artikel Terkait

wave

DPR Sebut Kemenkeu Blokir Rp 500 Miliar Dana Bantuan Ponpes Madrasah

Dewan Perwakilan Rakyat sebut Kemenkeu masih memblokir bantuan senilai Rp 500 Miliar, untuk Pondok Pesantren atau Ponpes Madrasah.

Pemerintah Didesak Hentikan Hukuman Mati Terpidana Narkoba

Pemerintah didesak menghentikan dan menggunakan klaim efek jera untuk membenarkan penggunaan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkotika.

Nekat Gunakan Atribut TNI, Pria Asal Lampung Diamankan Polisi

Satu pria asal Lampung dimankan polisi di Sragen, Provinsi Jawa Tengah, karena nekat menggunakan atribut TNI berpangkat Mayjen.

Indonesia-China Kerjasama Perdagangan Local Currency Settlement

Penggunaan mata uang Rupiah dan Yuan sebagai alat transaksi perdagangan, Indonesia dan China melakukan kerjasama Local Currency Settlement.

346 Desa di Indonesia Belum Teraliri Listrik

Pemerintah memiliki strategi mencapai rasio elektrifikasi 100 persen di Papua dan Papua Barat, tercatat 346 desanya belum teraliri listrik.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;