Gemasulawesi– Sejumlah Anleg Parimo, Sulteng, meminta ada porsi anggaran UPTD Disdukcapil di APBD-P 2021.
“Kemarin kami sudah anggarkan senilai Rp87 juta untuk pembiayaan pembukaan UPTD di Kecamatan Taopa. Namun entah dimana anggarannya, hingga mengakibatkan UPTD itu tidak dibuka sampai saat ini disana,” ungkap Anleg dari Fraksi Gerindra DPRD, Arifin Dg Palalo, dalam sidang Paripurna DPRD, Rabu 1 September 2021.
Menurutnya, pada APBD-P 2021 terdapat Sisa Lebih Pembelanjaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp89,7 juta lebih.
Baca juga: Akibat Penyebaran Covid 19, OPD dan UPTD Poso Terpaksa Tutup
Porsi anggaran UPTD Disdukcapil, sebagai salah satu solusi mempermudah akses pengurusan Adminsitrasi Kependudukan (Adminduk) bagi warga di wilayah utara.
Sebab kata dia, masyarakat mengalami banyak kesulitan dalam pengurusan Adminduk ke wilayah ibu kota kabupaten, salah satunya biaya trasportasi dan akomodasi.
Apalagi, ketika sampai di Disdukcapil masyarakat tidak bisa segera terlayani, karena kerusakan mesin perekaman, jaringan error dan berbagai kendala lainnya.
“Akhirnya biaya yang dikeluarkan masyarakat kembali bertambah karena menunggu perbaikan, atau bahkan pulang tanpa hasil. Saat ini saja, dirumah saya sudah beberapa hari masyarakat datang urus KTP-nya tapi belum bisa, karena jaringan susah diakses,” ucapnya.
Baca juga: DTPHP Parimo Disinyalir Arahkan UPTD Kelola Dana Bantuan Kedelai
Warga tanyakan kelanjutan pembentukan UPTD
Dia mengaku, masyarakat di wilayah utara Parimo sempat mempertanyakan kepada pihaknya terkait pembentukan UPTD telah dianggarkan dan dialokasikan ke Disdukcapil, saat para Anleg melakukan kunjungan reses.
Bahkan, masyarakat menganggap Anleg dari Daerah pemilihan (Dapil) mereka tidak mampu memperjuangan aspirasinya. Parahnya, berdampak pada rasa tidak percaya masyarakat terhadap Anleg itu.
“Anggaran itu kemarin sudah disetujui, bahkan sudah dibawa kesana. Ini sudah 2021, sebentar 2024 ini akan berdampak politik kepada kami,” ujarnya.
Dia berharap, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) dapat memprioritaskan porsi anggaran UPTD Disdukcapil.
Sehingga, masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya besar. Selain itu, pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terwujud. (***)
