Berita parigi moutong, gemasulawesi– Anleg DPRD minta kemudahan rekomendasi penerima Bansos di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
“Penerima Bansos jaminan kesehatan daerah bagi warga miskin di wilayah utara Parigi Moutong,” ungkap anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Muhammad Fadli, di ruang kerjanya, belum lama ini.
Ia meminta pengusulan penerima Bansos jaminan kesehatan ada alternatif lain. Khususnya warga tinggal di wilayah utara, jauh dari ibu kota kabupaten.
Bupati Parigi Moutong sudah mengeluarkan aturan terkait Bansos untuk membiayai layahan kesehatan atau pengobatan sifatnya penting diberikan untuk warga miskin.
Baik itu Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau BPJS sudah non aktif, maupun aktif, sepanjang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) di desa.
Baca juga: DPRD Soroti Minimnya PAD Parigi Moutong
“Pengusulan masyarakat dalam BDT itu, telah dilakukan sejak bulan Januari oleh pemerintah desa,” kata dia.
Baca juga: KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Bansos Covid 19 Kemensos
Untuk mendapatkan Bansos di Parigi Moutong, harus memiliki rekomendasi dari Dinas Sosial. Sebagai bukti penerima itu adalah warga lokal dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Ia menilai dengan waktu hanya 3 x 24 jam dari rumah sakit sesuai Perbup tentang Bansos jaminan kesehatan daerah, persyaratan rekomendasi dapat terpenuhi.
Baca juga: Bawaslu Rekomendasi PSU TPS 4 Desa Sumber Agung Parigi Moutong
“Pengurusan rekomendasi Dinas Sosial itu harus ada dua alternatif, utamanya pengurusan secara langsung dan online,” tuturnya.
Ia menyebut, Pemda telah menyahuti pengusulan dapat diurus secara online lewat WA yang telah disiapkan.
Baca juga: Parigi Moutong Anggarkan Klaim Bansos Nakes di APBD-P 2021
Baca juga: Disdukcapil Parigi Moutong Butuh Tambahan Mesin Cetak KTP-E
Kendalanya, pengiriman berkas persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi, menurut kebijakan Dinsos hanya dapat dilakukan fasilitas kesehatan saja.
“Kami khawatir, jangan sampai ada fasilitas kesehatan tidak mau memfasilitasi warga miskin untuk mengusulkan secara online. Saya minta kebijakan alternatif lain,” tutupnya.
Baca juga: Akademisi Rekomendasi 14 Poin Penanganan Stunting Parigi Moutong
Baca juga: Pemkot: Layanan Perizinan Elektronik Pangkas Waktu Pengurusan
Laporan: Novita Ramadhani
