Belasan Ribu Pegawai Kontrak Lingkup Pemerintah Sulawesi Selatan Jalani Tes Narkoba

<p>Ket Foto: Kepala BKD Provinsi Sulsel. (Foto/@imranjausi)</p>
Ket Foto: Kepala BKD Provinsi Sulsel. (Foto/@imranjausi)

Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyebutkan, sejumlah 15.249 tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai kontrak Sulawesi Selatan melakukan tes narkoba, sebagai salah satu syarat sekaligus ujian agar dapat memperpanjang masa kontrak sebagai tenaga honorer Pemprov Sulsel.

Terkait pegawai kontrak tes narkoba, disampaikan langsung Kepala BKD Sulawesi Selatan, Imran Jausi di Makassar, Kamis 22 Desember 2022.

Ia menjelaskan, belasan ribu tenaga non-ASN ini berdasrkan data terakhir yang dihimpun BKD didominasi oleh profesi guru.

Baca: Kota Tomohon Berhasil Menjual Bunga Krisan Sampai ke Negara Singapura

Imran Jausi menerangkan, tes narkoba yang diinstruksikan dalam surat tertanggal 15 Desember 2022 itu merupakan tes narkoba pertama yang nanti dilakukan tenaga nonASN.

“Memang sebelumnya, tidak ada informasi agar melakukan tes narkoba bagi non ASN namun kita sudah mempunyai kesepakatan serta menandatangani MoU dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) agar menggelar ini,” katanya.

Menurutnya ini merupakan bagian dari komitmen sbeab pejabat eselon II saja, juga diwajibkan mengikuti tes narkoba. Sehingga non ASN sangat penting untuk mengikuti tes serupa.

Baca: Kim Sae Ron Menjadi Terdakwa Karena Melanggar Undang-Undang Mengemudi di Bawah Pengaruh Alkohol

Sementara bila terdeteksi di antara para tenaga kontrak bahwa menjadi pengguna narkoba, maka dipastikan kontrak honorernya tak akan dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Diberhentikan dong pasti, tidak dilanjutkan kontrak nonASN sebab bahaya, yakni dia dapat mempengaruhi temannya, ASN saja yang jelas-jelas bila terindikasi dihukuman berat sekali,” katanya.

“ASN kan tidak gampang untuk dilakukan pemecatan, jadi saya pilih untuk direhabilitasi dulu, sedangkan kalau non ASN gampang sekali, makanya jangan terlibat narkoba,” pungkasnya.

Baca: Cara Menyambungkan Hotspot dari Iphone dengan Cepat

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan cuma menyediakab beberapa rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar melaksanakan tes narkoba yang biayanya berkisar Rp100-150 ribu.

Selanjutnya, BKD Sulsel nanti mengumumkan bila pun ada di antara belasan ribu tenaga non ASN yang terindikasi menyalah gunakan narkoba, demikian Imran Jausi. (*/NRU)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Kota Tomohon Berhasil Menjual Bunga Krisan Sampai ke Negara Singapura

Bunga Krisan yang ditanam oleh petani lokal Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut) berhasil terjual sampai ke negara tetangga yaitu Singapura.

Bupati Sigi Minta Pemberdayaan Lansia Dimaksimalkan

Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, agar dimaksimalkan pembinaan dan pemberdayaan lansia guna meningkatkan kualitasi hidup mereka.

Bandara Sam Ratulangi Manado Siapkan Posko Layanan Selama Natal dan Tahun Baru

Selama perayaan Natal dan Tahun Baru Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara menyediakan posko layanan.

Insiden Tarik Tambang Maut, Polrestabes Makassar Periksa Puluhan Saksi

Insiden tarik tambang maut yang di gelar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) yang menewaskan satu orang

Wabup Parigi Moutong Tinjau Proyek Fisik Anggaran DAK dan APBD

Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, tinjau langsung proyek fisik anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;