Fadli Zon Menyebut Calling Visa Untuk Israel Adalah Pengkhianatan

<p>Tangkap Layar Akun YT Fadli Zon Official.</p>
Tangkap Layar Akun YT Fadli Zon Official.

Berita Jakarta, gemasulawesi- Anggota Komisi I DPR RI politisi asal partai Gerindra, Fadli Zon mengecam keras rencana calling visa untuk Israel masuk ke Indonesia.

Menurutnya, tidak pantas ada negara Imperialis dan kolonialis seperti Israel diterima di Indonesia.

Baca juga: Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi BLT Desa Siniu Parimo

“Konstitusi kita dalam pembukaan UUD 1945 sudah jelas, pada paragraf pertama menyebutkan, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” tegasnya dalam video berdurasi 4 menit di akun resmi Youtube miliknya Fadli Zon Official.

Baca juga: Fadli Zon: Pemerintah Harus Rangkul Habib Rizieq Shihab

Itu jelas perintah konstitusi kata dia, tidak bisa Indonesia bekerjasama dengan negara penjajah, dalam hal ini termasuk Israel yang telah melakukan penjajah terhadap tanah palestina.

Ia mengatakan, palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia diantara negara negara Arab saat itu.

Baca juga: Aksi Solidaritas Pemuda Malunda Peduli Palestina

“Melalui konferensi Afrika kita juga masih berutang kemerdekaan terhadap negara Palestina yang saat ini secara nyata sedang mengalami penjajahan oleh Israel,” ketusnya.

Setelah 75 tahun kemerdekaan Indonesia dengan komitmen untuk tidak membuka komunikasi dengan negara penjajah termasuk Israel dengan mengejutkan pemerintah Indonesia saat ini tiba tiba ingin membuka fasilitas calling visa untuk Israel.

Baca juga: Bendera Membentang di Teluk Palu Jadi Tontonan Warga

Artinya, Pemerintah kata Fadli Zon, membolehkan warga Israel masuk tentu melalui sebuah prosedur yang disebut sebagai clearing house dari beberapa instansi.

“Mengherankan dan sangat aneh, ditengah hiruk pikuk pandemic covid membuka dan menginjinkan Israel sebagai negara yang bisa masuk ke Indonesia. Padahal kita tidak punya hubungan diplomatik dengan negara penjajah itu,” kritiknya.

Baca juga: MOI Sulteng Kecam ‘Kriminalisasi’ Wartawan Parimo

Ia meminta masalah calling visa bagi Israel harus diusut, pemerintah harus menghentikan atau membatalkan rencana tersebut.

Sehingga tidak akan menimbulkan kegaduhan baru di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

“Tentu penduduk yang mayoritas beragama Islam di Indonesia telah berkomitmen dalam mendukung kemerdekaan bagi Palestina. Calling visa itu saya yakin akan mengundang reaksi keras,” tekannya.

Fadli Zon menganggap, Jika calling visa tidak dibatalkan maka itu artinya sebuah bentuk pengkhiatan terhadap politik luar negeri Indonesia yang anti terhadap penjajahan dan kolialisme.

“Ingat kita masih berhutang terhadap Palestina, berhutang kemerdekaan negara Palestina. Kok tiba-tiba pemerintah Indonesia membuka calling visa bagi Israel,” pungkasnya.

Baca juga: Persatuan Wartawan Online Sumbawa Kecam Penetapan Tersangka Gencar Djarot

Laporan: Muhammad Irfan Mursalim

...

Artikel Terkait

wave

Fadli Zon: Pemerintah Harus Rangkul Habib Rizieq Shihab

Fadli Zon mengatakan pemerintah harus merangkul habib rizieq shihab. sebagai ulama yang dicintai oleh jutaan umat muslim di Indonesia.

Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Tegalbuleud

Gempa bumi magnitude 4,9 guncang Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dini hari.

Jakarta Tourisindo Gelar Asesmen Karyawan

jakarta tourisindo menggelar asesmen pada 400 karyawan. Asesmen dilakukan untuk mengukur kompetensi karyawan agar penempatan posisi sesuai.

Situs Tiket.com Resmi Luncurkan Program Online Tiket Week

Pionir Online Travel Agency (OTA) di Indonesia, resmi meluncurkan Online Tiket Week (OTW) LOKAL, pesta diskon akbar tahunan milik tiket.com

Vaksinasi Covid 19 Mandiri Bagi Masyarakat Mampu

Pemerintah meminta masyarakat berkategori mampu untuk melakukan vaksin covid 19 secara mandiri.

Berita Terkini

wave

Pemulangan Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba dan Peninjauan Perlindungan Diplomat RI

Jenazah Zetro Leonardo Purba akan dipulangkan ke Indonesia, sementara Kemlu evaluasi perlindungan diplomat di luar negeri.

Perum Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan

Bulog menyalurkan beras SPHP secara masif, menjaga harga tetap stabil, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pemkab Bantul Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setelah Temuan Ulat dan Jangkrik

Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan MBG bagi siswa.

Lapas Kediri Cabut Hak Narapidana Pelaku Asusila, Korban Dipaksa Telan Benda Asing

Lapas Kediri menindak tegas napi pelaku asusila dengan mencabut haknya, korban dipaksa menelan benda asing, kasus dilaporkan.

Kopdeskel Merah Putih Jadi Kompensasi Pemotongan TKD, Pemerintah Siapkan Skema Rp16 Triliun

Pemerintah luncurkan Kopdeskel Merah Putih sebagai kompensasi pemotongan TKD, didukung dana SAL Rp16 triliun melalui bank Himbara.


See All
; ;