Dibanding Audit LSM dan NGO Pemerintah Diminta Keluarkan Data

<p>Daniel Johan</p>
Daniel Johan

Nasional, gemasulawesi – Dibanding audit LSM dan NGO pemerintah diminta keluarkan data yang dianggap benar.

Hal itu diungkapkan. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menanggapi pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan terkait audit LSM dan NGO.

“Audit apanya tidak jelas, tapi bila dianggap data tidak benar, ya sampaikan saja data yang benar,” kata Daniel, Sabtu 13 November 2021.

Baca juga: Luhut Sebut Akan Audit LSM Dan NGO di Indonesia

Menurutnya, saling memperkuat persoalan data sangat penting, sehingga perencanaan bisa lebih akurat kedepannya.

Lagipula, kata politikus PKB itu, ancaman Luhut mengaudit LSM juga masih sumir. Luhut memang tidak menjelaskan audit seperti apa akan dilakukan terhadap LSM tersebut.

Baca juga: Mahkamah Agung: Media dan LSM Pilar Kekuasaan ke-4

“Kalau audit menantang agar data yang muncul lebih akurat ya bagus. Karena itu yang dipermasalahkannya kan,” jelas Daniel.

Luhut sebelumnya menyatakan bakal audit sejumlah LSM. Luhut beranggapan, LSM-LSM itu telah menyebarkan informasi yang tidak benar.

Baca juga: Oknum LSM Diduga Peras Kepala Desa Majene

Luhut melontarkan hal tersebut saat dimintai tanggapan atas bantahan dari kalangan aktivis lingkungan mengenai data deforestasi yang pemerintah klaim menurun.

Luhut lantas mempertanyakan sumber data-data yang dimiliki LSM itu. Menurutnya, data yang dirilis tidak hanya dihimpun pemerintah, melainkan sejumlah lembaga internasional. Di sisi lain, menurutnya, saat ini terdapat teknologi satelit yang tidak bisa dibohongi.

Baca Juga: Yenny Wahid: ‘Fake News’ Mengancam Pluralisme Indonesia

“Gini ya, yang bikin LSM dan NGO-NGO ini dari mana data dia? Kita kan yang membuat bukan hanya kita, internasional. Dan sekarang satelit itu kan nggak bisa dibohongin, enggak bisa,” klaim Luhut. (**)

Baca juga: Polres Majene Tahan Oknum LSM LP Tipikor

Sumber: cnnindonesia.com

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Yenny Wahid: ‘Fake News’ Mengancam Pluralisme Indonesia

fake news mengarah kepada politik identitas, berujung ancaman pluralisme di Indonesia berideologikan pancasila.

Permen PPKS Belum Pernah Dibahas di Komisi X DPR RI

Mendikbudristek Nadiem Makarim belum pernah membahas terkait Permen dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS bersama Komisi X.

LBP Siap Mengundurkan Diri Jika Terbukti Mengambil Untung Bisnis PCR

Luhut Binsar Pandjaitan  (LBP) siap mengundurkan diri jika terbukti menerima uang keuntungan dari bisnis tes polymerase chain reaction (PCR).

Sirkuit Mandalika Lombok Diresmikan Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo meresmikan penggunaan sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat, 12 November 2021.

Luhut Sebut Akan Audit LSM Dan NGO di Indonesia

Dinilai sebarkan data tidak benar Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan audit Seluruh LSM dan NGO di Indonesia.

Berita Terkini

wave

Skandal Nepotisme di Kantor Wakil Bupati Parimo: Proyek Rehab Diduga "Diatur" untuk Keponakan Sendiri

Aroma Nepotisme menguat paska teridentifikasi ponakan Wabup mengerjakan Rehab ruangan wakil bupati Parigi moutong.

Nama Wakapolda Terseret Isu Bekingi PETI di Parigi Moutong, Helmi: Kita So Suruh Tangkap

Nama Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, S.I.K., M.H., dicatut dalam pusaran PETI di Parigi Moutong.

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.

Dugaan Pungutan Liar Pemerintah Desa pada Penambangan Ilegal di Desa Tombi Mencuat

Setelah Sipayo, Giliran Desa Tombi coba melegalkan pungutan terhadap pelaku tambang ilegal yang tertuang dalam berita acara berkop surat BPD


See All
; ;