Nasional, gemasulawesi – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) siap mengundurkan diri jika terbukti menerima uang keuntungan dari bisnis tes polymerase chain reaction (PCR).
Luhut tak ambil pusing terkait urusan pekerjaan jika ia mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia mengaku memiliki banyak pekerjaan di luar pemerintahan.
Baca juga: Wajib Tes PCR Masuk Sulteng Berlaku 28 September 2020
“Ya, kalau saya terima duitnya saya resign, gampang aja. Gitu aja repot, gitu aja repot,” kata Luhut Jumat 12 November 2021.
“Saya siap, kalau memang saya salah saya resign, banyak kerjaan saya di luar kok,” katanya.
Diketahui, Luhut dituding terlibat dalam bisnis PCR. Luhut disebut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), salah satu perusahaan penyedia jasa tes Covid-19. Perusahaan Luhut, PT Toba Sejahtera juga disebut memiliki sejumlah saham di perusahaan itu.
Baca juga: Ini Respon Luhut Terkait Tudingan Bisnis Tes PCR
Luhut mengaku menanamkan modal ke PT GSI namun bukan untuk mengambil keuntungan. Perusahaan itu, kata Luhut, dibangun bersama sejumlah pengusaha besar lainnya sebagai proyek kemanusiaan di masa pandemi.
Luhut mengklaim ia dan rekan-rekannya mendirikan perusahaan itu untuk membantu tes PCR lebih murah dan bisa 5.000 sampel dalam satu hari.
“Kalau ke GSI itu saya naruh duit memang, tapi tidak dalam konteks untuk ambil untung,” kata Luhut.
Baca juga: Buntut Isu Bisnis PCR, Luhut dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK
Luhut menyatakan ia tidak memiliki konflik kepentingan dalam bisnis tes PCR dengan posisinya sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam penanganan pandemi covid-19 di Jawa-Bali.
Ia menyatakan keputusan-keputusannya mengenai kebijakan PPKM Jawa-Bali tidak memuat kepentingan bisnis PCR. Sebab, semua kebijakan tersebut harus diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Luhut menegaskan tidak terdapat keuntungan yang mengalir ke kantong pribadinya maupun perusahaannya, PT Toba Sejahtera, dan pemilik saham lainnya di PT GSI.
“Jadi nggak ada (keuntungan), enggak ada sama sekali, nol,” ujarnya.
“Cek aja, audit aja,” tambahnya.
Sebelumnya, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR. Menurutnya, para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), penyedia jasa tes Covid-19.
Baca Juga: Permen PPKS Belum Pernah Dibahas di Komisi X DPR RI
Edy menyebut perusahaan itu didirikan oleh sejumlah perusahaan besar. Menurutnya, Luhut terlibat lewat PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).
Selain itu, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir. Edy mengaitkan Erick dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO).
Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga menyebut ini sebagai tudingan tendensius. Pasalnya GSI yang hanya melakukan tes 700 ribu dari 28,4 juta atau 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia.
Luhut dan Erick sudah dilaporkan ke KPK terkait hal ini. KPK juga menegaskan akan menindakalanjutinya. (**)
Baca juga: Insentif Belum Cair, Banyak Tenaga Kesehatan Undur Diri
Sumber: cnnindonesia.com
