Insentif Belum Cair, Banyak Tenaga Kesehatan Undur Diri

<p>Foto: Tenaga kesehatan menangani pandemi covid-19.</p>
Foto: Tenaga kesehatan menangani pandemi covid-19.

Berita nasional, gemasulawesiKetua Dokter Indonesia Bersatu, Eva Sri Diana Chaniago menyebut banyak Tenaga kesehatan undur diri dan memilih profesi lain di tengah pandemi covid-19.

“Ini bukan hal biasa. Jadi jumlahnya banyak, tidak seperti biasa,” ungkapnya di Jakarta, Senin 19 Juli 2021.

Tenaga kesehatan undur diri karena beban kerja tidak sebanding dan insentif dari pemerintah tidak kunjung cair.

Baca juga: Ribuan Guru Honorer Parigi Moutong Terancam Tidak Terima Insentif

Jadi, kebanyakan Tenaga kesehatan undur diri bukan PNS. Tidak punya ikatan dengan rumah sakit, misalnya relawan.

Insentif itu belum cair karena pemerintah belum membayar klaim tagihan dari rumah sakit. Pasalnya, klaim itulah nantinya digunakan untuk membayar gaji karyawan.

“Selama pandemi ini banyak klaim belum dibayar sama Kemenkes. Rumah sakit jadinya membayar ke karyawannya juga susah, kadang dicicil,” ujarnya.

Menanggapi banyaknya Tenaga kesehatan undur diri, Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Daeng Faqih mengatakan, selama ini pihaknya belum menemukan kondisi serupa.

Baca juga: Tidak Daftar Ulang, 167 Mahasiswa Unand Disebut Mengundurkan Diri

Laporan persoalan insentif ke pemerintah 

Namun jika memang ada kejadian itu, bersangkutan harus segera melaporkan persoalan insentif itu ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

“Makanya saya kira bersangkutan kalau bisa memberikan laporan lebih konkrit, bukan hanya ke IDI. Kalau memang ada seperti itu mohon segera dilaporkan kalau bisa memang data-data yang konkrit,” sebut Dr. Daeng Faqih.

Pelaporan itu gunanya agar pihaknya dapat segera menyelesaikan permasalahan itu dan mendapatkan solusi. Mengingat saat ini masih dalam kondisi darurat.

“Ada kasus begini silakan, supaya kita bisa mengambil langkah-langkah mencari solusi, ini kira-kira karena apa dan solusinya seperti apa. Saya kira perlu disampaikan terutama kepada pemerintah, kepada Kemenkes,” ujarnya.

Tenaga kesehatan undur diri dan beralih profesi, bisa saja dimungkinkan terjadi pada relawan di rumah sakit. Pihaknya akan mencari tahu lebih lanjut terkait kondisi itu di lapangan.

“Mungkin ini sekarang kan banyak relawan tambahan. Relawan itu bukan bekerja sesuai dengan sistem karyawan atau pegawai, mungkin ya mungkin yang disebut resign itu sudah selesai masa relawannya kemudian tidak dilanjut. Mungkin itu yang dianggap resign, saya kurang mengerti,” tutupnya. (***)

Baca juga: Rp900 Miliar Realisasi Insentif Nakes 2021

...

Artikel Terkait

wave

Indonesia Bangun Kerjasama Perangi Penyelundupan Benih Bening Lobster

Pemerintah Indonesia membangun kerjasama perangi penyelundupan benih bening lobster membuka peluang kerja sama budidaya dengan Vietnam

Bangga, SBY Masuk Scene Film The Tomorrow War

Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY masuk scene Film The Tomorrow War, jadi kebanggaan tersendiri.

Jelang Idul Adha, Wapres Minta Masyarat Potong Kurban di RPH

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta masyarakat potong kurban di RPH. Dan tidak Shalat Idul Adha berjamaah di masjid maupun di lapangan.

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI Teliti Dokumen BLBI

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI mulai meneliti dokumen utang obligor dan debitur, Masing-masing tim meneliti persiapan dokumen.

Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat, Bukan Masalah Krusial

Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menyebut peningkatan Utang Luar Negeri Indonesia bukan hal krusial

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;