Gemasulawesi– Disdikbud Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dampingi perubahan Rencana Kerja Sekolah atau RKS bersumber dari dana BOS tahun 2021.
“Pendampingan perubahan dan penyesuaian RKS BOS ini, dilakukan dinas melalui bidang pendidikan dasar,” ungkap Kepala Bidang Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar, Ibrahim saat ditemui di Parigi, Rabu 13 Oktober 2021.
Menurut dia, pendampingan perubahan itu dilakukan untuk memastikan RKS BOS telah dilakukan perubahan sebelum dimasukan ke dalam aplikasi.
Baca juga: Disdikbud Parimo Ancam Ganti Kepsek Lambat Lapor Dana Bos
Tujuannya kata dia, agar pihak satuan pendidikan harus melakukan penyesuaian kembali belanja-belanja sesuai dengan kondisi saat ini, dari pembelajaran daring menjadi tatap muka meskipun terbatas.
“Kebetulan saat ini dana BOS triwulan ke III telah berada direkening sekolah masing-masing. Tetapi kami belum memberikan rekomendasi pencairan, sebelum penyesuaian ramping dilaksanakan,” kata dia.
Kemudian kata dia, dengan waktu hanya sekitar dua bulan tersisa di tahun anggaran ini, satuan pendidikan diharapkan tidak membuat berbagai bermanfaat dan dapat menghabiskan anggaran.
Sehingga, tidak terdapat lagi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) BOS cukup besar diakhir tahun.
“Jadi saya sampaikan betul-betul membuat RKS sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan jangan mempersulit melakukan pertanggungjawaban,” kata dia.
Baca Juga: DPRD Parigi Moutong Dukung Pengalihan Status Jalan Daerah
Dia pun menegaskan, jika terdapat sisa BOS Afirmasi dan kinerja tahun 2020, maka saat ini dimasukkan kedalam sistem untuk dibelanjakan.
Apabila sistem telah dikunci, maka sekolah tidak dapat merubah program yang sudah dimasukkan kedalam RKS, dan sekolah diwajibkan membelanjakan dana itu.
“Mereka harus belanjakan, apabila tidak bisa dihabiskan secara otomatis akan kembali menjadi Silpa. Maka kami tegaskan terhitung 31 Desember tidak ada lagi saldo tunai di bendahara,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan terkait pembelajaran tatap muka terbatas harus berdasarkan panduan yang diberikan. Apabila, dalam pelaksanaan terdapat klaster baru, pihaknya harus langsung menutup proses pembelajaran.
“Sekalipun itu bukan klaster sekolah, semisal di satu desa atau kecamatan, seketika penyebaran Covid terjadi, sekolah itu ditutup,” pungkasnya. (***)
