Berita Kota Palu, gemasulawesi – Mantan Kadis DPRP Kota Palu, Dharma Gunawan terdakwa kasus dugaan Tindak pidana korupsi (Tipikor) pembebasan lahan jalan Anoa II, untuk keperluan pembangunan jembatan Lalove, melalui kuasa hukumnya, Sahrul. SH. CLA, Budi Artha Pradana Nonthi. SH, dan Moh. Safaad. SH, menyatakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Tengah, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu.
Dimana pengadilan memutuskan, terdakwa tebukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. Sehingga terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, atau lebih ringan dari tuntutan JPU, Kejari Palu, yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun.
Kuasa hukum terdakwa mantan Kadis DPRP Kota Palu Dharma Gunawan, Moh. Safaad, SH kepada wartawan di kantor hukum HANSS & Associates Kamis, 23 Juni 2022, mengatakan, hari ini pihaknya telah menyatakan kasasi di Pengadilan Negeri Palu terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulteng nomor 10/Pid. Sus-TPK/2022/PT. Pal.
Menurut Safaad, majelis hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Sulteng, mengesampingkan fakta -fakta yang relevan dalam persidangan, mengenai pembayaran ganti rugi. Disatu sisi majelis hakim membenarkan nilai ganti rugi fisik, namun tidak membenarkan pembayaran nilai ganti rugi non fisik.
“Sementara perhitungan nilai ganti rugi fisik maupun non fisik telah merujuk pada hasil perhitungan jasa penilai publik. Apalagi terhadap tanah dan bangunan yang sudah dibebaskan telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Palu, Artinya, penguasaan fisik telah beralih ke Pemerintah kota,” tuturnya.
Baca: Mahkamah Agung Tolak Kasasi Vonis Djoko Tjandra
Ia menilai tidak ada kerugian negara ditimbulkan dalam proyek pengadaan tanah tersebut, sehingga pihaknya memutuskan mengambil langkah kasasi.
Kata dia, setelah menyatakan kasasi, pihaknya langsung menerima akta permintaan kasasi yang diberikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu, sebagaimana dalam akta permintaan dengan nomor 11/Akta. Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal.
Sementara itu dalam putusan Pengadilan Tinggi Sulteng nomor 10/Pid. Sus-TPK /2022/PT PAL, yang mengadili sendiri menyatakan, menerima permintaan banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa dan penuntut umum, memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu nomor 42/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 23 Maret 2021.
Baca: Bidan Desa Bersama Suami Dilaporkan Dugaan Percobaan Pencabulan
“Menyatakan terdakwa Ir Dharma Gunawan Mochtar MSi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tipikor dalam dakwaan primer, membebaskan terdakwa dari dakwaan primer. Menyatakan, Ir. Dharma Gunawan Mochtar. MSi, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tipikor dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun serta denda Rp 50 juta. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” demikian amar putusan majelis Hakim PT Sulteng, yang di ketuai Sigit Sutrisno SH M.Hum, didampingi hakim anggota I Wayan Wirjana SH. MH, dan Endro Nurwantoko. SH. MH.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri kelas 1A Palu, yang diketuai Zaufi Amri. SH, didampingi hakim anggota Panji Prasetyo. SH dan Bonifasius. SH, menjatuhkan pidana penjara kepada mantan kepala DPRP Kota Palu Dharma Gunawan dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 50 juta.
Selain Dharma Gunawan, dalam kasus tersebut juga menjerat terdakwa lainnya yakni, Ni Nyoma Rai Rahayu pemilik lahan, dan Faden Saman sebagai Kabid Pertanahan DPRP Kota Palu. (slm)
Baca: Kecelakaan Pesawat Susi Air, Tujuh Penumpang Berhasil Dievakuasi
