DP3A Sulawesi Tengah Gelar Workshop Evaluasi PPRG

<p>Foto: Workshop pengarusutamaan gender.</p>
Foto: Workshop pengarusutamaan gender.

GemasulawesiDP3A Sulteng, menggelar workshop evaluasi PPRG atau Penerapan, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di gedung kampung nelayan.

Baca: Menteri Sandiaga Uno: 85 Juta Jenis Pekerjaan Hilang, 97 Juta Pekerjaan Baru Lahir

“Berdasarkan Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang pedoman umum Pengarusutamaan Gender dipertegas dalam Perpres tentang strategi nasional melalui PPRG, menjelaskan PPRG selain dilakukan ditingkat kementerian/lembaga, Provinsi, perlu juga dilaksanakan ditingkat Kabupaten,” jelas Plt Kepala Bappeda Dr Suardi, saat membacakan sambutan Wakil Gubernur Sulteng, Kamis 2 September 2021.

Baca juga: Ini Cara DP3A Sulteng Tekan Kasus Kekerasan Anak Parigi Moutong

Dalam workshop evaluasi PPRG itu dia mengatakan, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan guna memberikan manfaat dan daya ungkit kepada perempuan dan laki-laki dalam pembangunan untuk mengurangi kesenjangan gender.

Menurut dia, integrasi isu gender dalam pembangunan telah dilakukan sejak diterbitkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional.

Baca juga: Ratusan ASN di Parigi Moutong Ikuti Ujian Penyesuaian Ijazah

Aturan itu wajib dijalankan kementrian atau lembaga serta pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintah kabupaten.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dapat tercipta kesamaan pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender bagi seluruh elemen masyarakat, baik perempuan dan laki-laki dengan pendekatan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM),” ujarnya.

Baca juga: Workshop OPD Parimo Mantapkan Aplikasi Sistem Informasi

PUG wujudkan kesetaraan gender

Kemudian, PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

Baca juga: Misi Bentuk Generasi Sehat, Disdikbud Parigi Moutong Gelar Workshop Penguatan Sekolah

Kesetaraan gender kata dia, dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

“Diharapkan melalui kegiatan ini terwujudnya sarana dan prasarana berbasis gender,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Ratusan Warga Suku Lauje Parimo Ikuti Pendidikan Kesetaraan

...

Artikel Terkait

wave

Kadisdikbud Merasa Dibohongi Ibrahim Kulas Soal Main Tambang Emas Ilegal

Kadisdikbud Parimo, Aminuddin merasa dibohongi oknum Kepsek Ibrahim Kulas soal main tambang emas ilegal, pernyataannya tidak sesuai kenyataan.

Polisi Amankan Pemuda Pelaku Cabul di Majene

Pemuda berinisial A (22) terduga pelaku cabul di Majene diamankan Polres Majene. Ia diduga melakukan aksinya kepada seorang bocah perempuan.

Wabup Parimo Minta Kepala OPD Tak Abaikan Undangan Banggar DPRD

Wabup Parimo, H Badrun Nggai meminta seluruh kepala OPD untuk tidak mengabaikan undangan Banggar DPRD terkait pembahasan anggaran.

Wabup Ancam Sanksi Kepsek Diduga Main Tambang Emas Ilegal

Wabup Parimo, Provinsi Sulawesi Tengah, H Badrun Nggai akan telusuri dugaan Kepsek main tambang emas ilegal, bahkan ancam beri sanksi.

Satgas Minta Partisipasi Camat di Parimo Dorong Warga Ikut Vaksinasi

Dalam Rakor penanganan dan percepatan vaksinasi covid19, satgas minta partisipasi camat dorong warga segera ikut vaksinasi di Parimo.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;