DPR Minta Pemerintah Jamin Warga Selama PPKM Darurat Covid 19

<p>Foto: PPKM Darurat covid 19.</p>
Foto: PPKM Darurat covid 19.

Berita nasional, gemasulawesi– Saat PPKM Darurat covid 19 diberlakukan, DPR minta pemerintah jamin warga paling terdampak dan membutuhkan.

“Kesuksesan PPKM yang telah resmi ditetapkan pemerintah, ditentukan partisipasi warga dalam mendukung penerapan kebijakan,” ungkap Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangannya, Jumat 2 Juli 2021.

Bantuan diberikan pemerintah dalam pelaksanaan PPKM darurat covid 19, dapat membuat warga semakin tenang dan yakin kebijakan itu harus disukseskan demi pemulihan dari pandemi.

Selain itu, bantuan dari pemerintah selama PPKM Darurat covid 19, diharap bukan hanya bantuan sosial dan penundaan kenaikan tarif dasar listrik.

Namun, pemerintah harus menyiapkan bantuan lain selama PPKM Darurat covid 19 dengan cakupan luas. Salah satunya adalah memberikan bantuan untuk menjaga kesehatan seperti pemberian vitamin kepada warga.

“Harus diperhatikan betul dampak dan solusi untuk warga yang terdampak kebijakan ini. Harus ada bantuan yang tepat manfaat dan tepat sasaran. Memberikan vitamin dan suplemen untuk masyarakat juga perlu dilakukan supaya imunnya terjaga,” jelasnya.

Selain permintaan jaminan selama PPKM Darurat covid 19, Ketua DPR RI juga menyoroti soal proses vaksinasi harus tetap berjalan secara cepat.

Namun, pemerintah harus memperhatikan betul bagimana proses vaksinasi dilakukan agar tidak terjadi kerumunan.

“Saya harap dapat tetap berjalan cepat, dengan pengaturan pencegahan kerumunan dan disiplin protokol kesehatannya,” kata dia.

Baca juga: Wabup Pesan Berdayakan Warga Lokal di Tambak Udang Parigi Moutong

Ketua DPR juga menegaskan, pihaknya mendukung dan mengawasi kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid 19.

Sebab, pandemi Covid 19 adalah persoalan kemanusiaan yang harus dihadapi dengan komitmen serta kedisiplinan bersama.

Baca juga: Covid Sulteng 2 Juli 2021: Bertambah 95 Kasus Baru

“Keselamatan masyarakat adalah hal utama. DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah mengatasi pandemi ini. Semua kebijakan harus terukur, harus tegas. Yakinlah, kita pasti bisa melalui situasi darurat ini,” pungkasnya.

Diketahui, mulai Sabtu 3-20 Juli 2021, pemerintah resmi memberlakukan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali.

Baca juga: Cuaca 3 Juli 2021: Sulawesi Tengah Potensi Hujan Lebat Disertai Petir

Presiden mengimbau seluruh rakyat Indonesia tetap tenang menghadapi lonjakan kasus covid 19.

“Saya minta disiplin menjalankan protokol kesehatan dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi,” tutupnya. (***)

Baca juga: Gubernur: Basis Data Sulawesi Tengah Penting untuk Pembangunan

...

Artikel Terkait

wave

Panitia Pelaksana Kurban Dilarang Bagikan Kupon Daging

Panitia pelaksana kurban dilarang membagikan kupon daging kurban kepada warga, di masa PPKM darurat hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Kemendikbud Perbaharui Skema Penyaluran Program Indonesia Pintar

Kemendikbud Ristek melakukan pembaruan kebijakan terkait pencairan rekening bagi peserta didik penerima manfaat Program Indonesia Pintar.

Covid 19 Menggila, MUI Minta Ibadah Umat Islam di Rumah Saja

Para ulama dan pengurus Masjid diminta untuk mengajurkan ibadah umat Islam di rumah , jika sudah ditetapkan sebaran kasus covid cukup tinggi.

WNA Langgar Prokes Langsung Dideportasi

Warga Negara Asing (WNA) langgar Prokes pencegahan covid 19 di wilayah Bali selama masa PPKM darurat berlangsung, akan ditindak tegas.

Bencana Longsor di Samarinda, Puluhan Rumah Warga Rusak

Bencana longsor di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), yang mengakibatkan sejumlah ruas bangunan rumah warga mengalami kerusakan.

Berita Terkini

wave

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.

Dugaan Pungutan Liar Pemerintah Desa pada Penambangan Ilegal di Desa Tombi Mencuat

Setelah Sipayo, Giliran Desa Tombi coba melegalkan pungutan terhadap pelaku tambang ilegal yang tertuang dalam berita acara berkop surat BPD

Aroma Nepotisme dan Akal-akalan Anggaran di Proyek Rehab Ruang Wakil Bupati Menguat

Selain kejanggalan penganggaran pada rehab ruangan wakil bupati parigi moutong, indikasi nepotisme kini juga menguat.

Parah, Mendekati Batas Waktu Pekerjaan Deviasi Proyek Gedung Perpustakaan Parigi Moutong Malah Bertambah Jadi Minus 13 Persen

Bukannya terkejar, deviasi proyek pembangunan gedung perpustakaan malah menjadi minus 13 persen. Keseriusan kontraktor dipertanyakan.

Tiga Mantan Pejabat Bappenda Lombok Tengah Resmi Ditahan

Tiga mantan pejabat Bappenda Lombok tengah resmi ditahan pihak Kejaksaan terkait kasus dugaan korupsi insentif PPJ.


See All
; ;