Gemasulawesi– DPRD Banggai, Sulawesi Tengah, menyebut ada indikasi kebocoran pendapatan daerah sektor perikanan.
“Ada potensi retribusi dari ikan keluar-keluar dari Banggai itu,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Banggai Irwanto Kulap, Jumat 30 Juli 2021.
Ia mengatakan, pihaknya bersama Dinas Perikanan telah menghitung total produksi ikan dari daerah ini ke kabupaten lain. Ada indikasi kebocoran pendapatan daerah sektor perikanan.
Baca juga: Sulawesi Tengah Dalam Waktu Dekat Bangun Kerjasama Industri
Ia mencontohkan, nelayan dari Kabupaten Tojo Una-una menangkap ikan di sekitar perairan Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Namun, pembongkaran dilakukan di Tojo Una-una.
Indikasi kebocoran pendapatan daerah sektor perikanan lainnya ditunjukkan nelayan dari Provinsi Gorontalo menangkap ikan di sekitar perairan Kecamatan Balantak.
Namun, langsung membawa pulang tanpa mendaratkan ikan di tempat pelelangan ikan di Kabupaten Banggai.
Padahal, jika kapal penangkap ikan dari luar daerah itu bersandar, Dinas Perikanan bisa memungut retribusi.
“Kenapa mereka tidak bongkar di daerah kita karena tempat pendaratan ikan hanya enam unit,” ujarnya.
Potensi sektor perikanan terbentang dari wilayah Kecamatan Balantak, Balantak Utara, Balantak Selatan, hingga Bualemo. Selain itu, di Kecamatan Bunta dan Nuhon yang menghadap langsung Teluk Tomini.
Ia menilai, Dinas Perikanan tak tepat menggunakan alasan peralihan kewenangan membuat PAD sulit tercapai.
“Kalau kita lihat sektor perikanan, potensi pemenuhan target itu kalau memang dimaksimalkan, sebenarnya tidak juga besar ketidaktercapaiannya,” sebutnya.
Baca juga: Bapenda Parimo Uji Petik Retribusi Pasar
Pemda kesulitan mencari pendapatan asli daerah dari sektor maritim
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Banggai, Sulawesi Tengah, Benyamin Pongdatu mengakui kesulitan mencari pendapatan asli daerah dari sektor maritim.
Ia mengakui, pengalihan kewenangan di sektor kelautan dan perikanan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi menjadi penyebab.
Benyamin menjelaskan, retribusi hanya bisa dipungut apabila kapal penangkap ikan bersandar di tempat pelelangan ikan (TPI).
Masalahnya, armada tangkap dari luar daerah enggan menumpahkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan Luwuk, tetapi lebih memilih kembali ke daerah asal setelah melaut.
Kini kewenangan memungut retribusi yang masih potensial adalah di sektor perikanan darat. Hanya saja, Benyamin mengakui juga terbatas retribusinya. (**)
Baca juga: Dishub Parigi Moutong Uji Petik Retribusi Parkir Pasar
