DPRD Parigi Moutong Dukung Pemberdayaan Mantan Napiter

waktu baca 2 menit
Ket Foto: Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Faisan Badja (Foto/Dokumentasi gemasulawesi)

Berita , gemasulawesi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , dukung pemberdayaan mantan narapidana terorisme (napiter) melalui kegiatan pertanian oleh Pemerintah Pusat.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Faisan Badja yang dihubungi dari Palu, Rabu 5 Oktober 2022.

“Saya kira langkah ini sangat positif untuk membangun struktur kehidupan mantan napiter yang telah sadar dan memulai aktivitas baru,” ucap Faisan Badja.

Program untuk gerakan tanam hortikultura dan tanaman obat merupakan kerjasama yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Pertanian dan berlangsung di 15 provinsi, salah satunya .

Menurut dia, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah harus segera melakukan pendataan lapangan terhadap seluruh mantan napiter di kabupaten yang akan ditempatkan dalam kelompok tani (Poktan).

Yang khususnya adalah daerah sasaran program pemberdayaan di Kabupaten Torue untuk memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang selama ini terpapar radikalisme.

“Pendataan mantan napiter bisa melibatkan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dari pihak lain karena kami belum menerima data berapa jumlah mereka di ,” kata Faisan.

Dia mengapresiasi langkah pemerintah yang tepat melalui program peningkatan keterampilan unggul sejalan dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan.

Baca: Pemkot Palu Gandeng JOCA Tingkatkan Kapasitas Huntap

Menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura (TPH) Sulteng, sudah ada mantan napiter di empat poktan yang ditampung di Poso, Morowali Utara, dan Kota Palu, dengan bantuan senilai Rp50 juta diberikan pemerintah pusat, untuk setiap kelompoknya yang diperlukan untuk pembelian sarana produksi pertanian.

Gerakan ini dimulai Oktober hingga Desember 2022 sebagai program jangka pendek dengan harapan mereka lebih produktif dalam bekerja sehingga bisa hidup mandiri dengan mengandalkan pendapatan dari kegiatan bertani.

“Saya juga berharap instansi teknis terkait tidak hanya memantau tetapi juga memberikan penguatan agar kegiatan yang dilakukan memiliki dampak ekonomi yang lebih menjanjikan,” pungkas Faisan. (*/Ikh)

Baca: Tujuh Sekolah Terbengkalai, UNDP Siap Selesaikan Pembangunan

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.