Harga Bawang Merah Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi

<p>Ket Foto: Ilustrasi Bawang Merah</p>
Ket Foto: Ilustrasi Bawang Merah

Nasional, gemasulawesi – Harga bawang merah anjlok petani dipastikan merugi, bawang merah yang biasanya seharga Rp15.000 per kg turun drastis menjadi Rp5.000 per kg.

Masalah itu telah merugikan petani khususnya petani di Bima NTB, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mengatasinya.

Baca juga: Kasus Corona Sulteng Meningkat Drastis, Pandemi Gelombang Kedua?

“Pemerintah harus segera membuat terobosan dan mencari solusi agar petani tidak mengalami kerugian lebih jauh lagi,” Tegas Johan Rosihan Sabtu 20 November 2021.

Ia mengatakan, komoditi unggulan dari petani Bima NTB adalah bawang merah sebagai sumber utama penghidupan keluarga petani.

Pemerintah kata dia, sudah seharusnya turun tangan meringankan beban opetani bawang merah yang ada di Bima NTB.

“Dengan pengeluaran yang cukup besar tentunya mereka pasti merugi jika harga bawang merah anjlok,” ungkapnya.

Baca juga: Akibat Lonjakan Covid 19, Rupiah Anjlok ke Rp 14.390

Sebagai perwakilan dapil NTB I, ia meminta pemerintah bisa berpihak pada petani dengan menghentikan impor bawang merah yang dinilai merugikan kepentingan petani bawang merah.

Ia menghimbau, pemerintah mampu meningkatkan harga bawang merah sehingga petani lebih kompetitif di pasar dan kesejahteraan mereka bisa lebih meingkat.

Baca juga: Harga Cabai Anjlok, Pemda Parimo Tak Punya Solusi

“Jangan lakukan impor bawang merah dalam kondisi seperti ini. Harusnya kepentingan para petani ini lebih kita prioritaskan dengan cara menstabilkan harga bawang merah,” tuturnya.

Ia juga menilai, hingga saat ini belum ada terobosan yang benar-benar berpihak dengan kepentingan petani bawang merah.

Baca juga: Petani di Parigi Moutong Tumpuk Gabah Ribuan Ton

Tidak adanya intervensi pemerintah dalam hal mengontrol harga pasar bawang merah menjadi salah satu penyebab anjloknya harga bawang merah.

“Fluktuasi harga bawang merah penting dilakukan, dan itu menjadi tugas pemerintah,” tuturnya.

Pemberdayaan kekuatan utamanya pembinaan petani sangat penting dilakukan pemerintah khusunya petani di daerah sentra bawang merah.

Baca Juga: Digolongkan Rendah, Cakupan Vaksinasi COVID-19 di Sulteng

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian terhadap nasib petani bawang merah agar kesejahteraan hidup mereka lebih terjamin kedepannya.

“Sekarang saatnya kita memberikan perhatian terhadap nasiob petani bawang merah di daerah,” pungkasnya. (**/fan)

Baca juga: Kasus Kematian Covid19 Indonesia Menurun 1030 Kasus

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Presiden Wajibkan Perusahaan Sawit dan Tambang Bikin Persemaian Bibit

perusahaan sawit dan tambang untuk ikut menyiapkan pusat persemaian bibit demi mengurangi kerusakan lahan dan memperbaiki lingkungan.

MUI Akan Bentuk Pasukan Siber Lawan Buzzer Penista Ulama Dan Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dengan mengambil langkah untuk membentuk pasukan siber melawan buzzer pendiskredit ulama islam

Mahasiswa Jurusan Kesehatan Wajib Lulus Ukom

Mahasiswa yang berkuliah di jurusan keperawatan, farmasi, dan jurusan kesehatan lainnya, diwajibkan Pemerintah untuk lulus UKOM.

PPKM Level 3 Akan Diberlakukan di Seluruh Indonesia

pemerintah akan memberlakukan kebijakan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama Natal dan tahun baru.

Modus Curang Remote Akses Ujian SKD CPNS Akibat Pemerintah Lalai

Modus curang menggunakan aplikasi remote akses pada komputer peserta ujian SKD CPNS 2021 dinilai sebagai kelalaian pemerintah.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;