Gemasulawesi– Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan anggaran dana desa ialah dana yang sangat rentan dikorupsi. Pada semester I 2021, aparat dan pemerintah desa jadi lembaga jumlah permasalahan korupsi terbanyak.
Lalola Easter menyebut dalam rentang waktu itu tercatat terdapat 62 permasalahan korupsi yang dicoba lakukan aparat pemerintah desa.
Kemudian, diiringi pemerintah kabupaten, serta pemerintah kota dengan tiap- tiap 60 serta 17 permasalahan.
Baca juga: Vonis Penjara Juliari Batubara 12 Tahun, ICW: Patutnya Seumur Hidup
Angka yang enggan turun dari waktu ke waktu itu buatnya menekan pemerintah buat mereformasi birokrasi guna menghindari korupsi.
“Dari sisi zona, aktor yang sangat banyak melaksanakan tindak korupsi ataupun yang diresmikan selaku terdakwa di semester I 2021 merupakan aparat desa,” ucapnya pada webinar pemaparan tren penindakan permasalahan korupsi semester I 2021, Minggu 12 September 2021.
Ia menekan pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap fitur desa.
Pasalnya, anggaran dikucurkan buat desa lumayan fantastis ialah Rp72 triliun pada tahun ini.
Sementara itu, sampai semester pertama 2021, ICW mencatat terdapat lima masalah penyalahgunaan anggaran penindakan covid19.
Awal, permasalahan dugaan korupsi pengadaan 15 ribu masker di provinsi Banten yang merugikan keuangan negeri dekat Rp1, 6 miliyar.
Kedua, permasalahan dugaan korupsi pengadaan perlengkapan darurat di Bandung Barat yang mengaitkan AA Umbara, Bupati Bandung Barat.
Ketiga, permasalahan dugaan pemotongan dana bansos di desa Cipinang, Kabupaten Bogor.
Keempat, adanya dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai di Desa Totok, Sumba Barat Energi, Provinsi NTT.
Kelima, permasalahan dugaan penyalahgunaan anggaran covid- 19 di Kabupaten Mamberamo Raya yang mengaitkan Doranus Dasinapa, Bupati Memberano Raya.
Sementara itu, ICW juga mengungkapkan kinerja penindakan kasus korupsi kejaksaan cukup baik dari segi kuantitas jika dibandingkan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini berdasarkan pemantauan dilakukan ICW terhadap pemenuhan target penindakan korupsi ketiga institusi pada Januari-Juni 2021.
Lalola memaparkan, sepanjang Januari-Juni 2021, kejaksaan menyelesaikan 151 kasus dengan 363 tersangka dengan potensi nilai kerugian negara Rp 26,1 triliun.
Adapun kepolisian menangani 45 kasus dengan 82 tersangka dengan potensi nilai kerugian negara Rp 338 miliar. Kemudian, KPK menangani 13 kasus dengan menetapkan 37 tersangka dengan potensi nilai kerugian negara Rp 331 miliar.
Lalola mengatakan, dengan kuantitas penanganan kasus itu, kejaksaan masuk dalam kategori C atau cukup, Polri masuk dalam kategori E atau sangat buruk, dan KPK masuk dalam kategori D atau buruk. (***)
Baca juga: ICW Nilai Jokowi Tidak Lagi Komitmen Pemberantasan Korupsi
