Seluruh Indonesia Terdapat Lebih dari 200 Mal Pelayanan Publik, Menpan RB Ungkap Jumlah MPP di Luar Jawa Sekarang Semakin Banyak

Ket. Foto: Menpan RB Menyampaikan Kini Jumlah Mal Pelayanan Publik Semakin Banyak di Luar Jawa
Ket. Foto: Menpan RB Menyampaikan Kini Jumlah Mal Pelayanan Publik Semakin Banyak di Luar Jawa Source: (Foto/ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)

Nasional, gemasulawesi – Menurut laporan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, meresmikan 15 MPP atau Mal Pelayanan Publik, dimana di masing-masing MPP tersebut terdapat ratusan layanan yang tersedia untuk masyarakat di 1 tempat.

Menpan RB menyatakan dengan penambahan jumlah Mal Pelayanan Publik baru tersebut, sekarang terdapat lebih 206 MPP di seluruh Indonesia.

Abdullah Azwar Anas menyampaikan hal yang patut disyukuri adalah sekarang ini, jumlah Mal Pelayanan Publik semakin banyak di luar Jawa.

Baca Juga:
HRD yang Viral Usai Bentak dan Marahi Calon Karyawan Baru hingga Berlutut Akhirnya Buka Suara, Tegaskan Hal Ini

“Sehingga pelayanan publik ekselen tidak hanya terpusat di Jawa,” katanya kemarin, tanggal 24 Juni 2024.

Dia menambahkan ini berarti konsep Indonesia-Sentris tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, namun, juga terkait dengan pelayanan publik.

Anas memaparkan dengan hadirnya pusat pelayanan publik tersebut, pemerintah daerah diminta untuk mengedepankan fungsi pelayanan.

Baca Juga:
Heboh Dugaan Penyalahgunaan Kuota Ibadah Haji yang Diperoleh Indonesia Hingga Menimbulkan Antrian Panjang, Cek Fakta Sebenarnya

“Salah satunya dengan melakukan survei kepada publik untuk memantau kinerja pelayanan,” ujarnya.

Dikutip dari Antara, dia juga mengungkapkan harapannya agar nantinya bupati dan wali kota melakukan survei minimal setiap 6 bulan.

“Survei itu dilakukan kepada publik melalui lembaga survei terkait apakah ada peningkatan kepuasan rakyat dengan adanya Mal Pelayanan Publik,” jelasnya.

Baca Juga:
Pedagang Perabot Ditemukan Meninggal Dunia di Tokonya Kawasan Duren Sawit Jakarta Timur, Diduga Dibunuh Anak Perempuannya Gegara Ini

Anas menyatakan untuk memastikan hal itu, dirinya meminta agar jajaran di Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB untuk melakukan survei.

“Juga turun langsung ke lapangan dan juga melihat indikator-indikator pelayanan publik berjalan baik atau tidak,” ucapnya.

Menurutnya, jika Mal Pelayanan Publik telah diresmikan serta fungsi-fungsi pelayanan nanti bupati kerjakan, namun, jika kepuasan publik masih belum mengalami kenaikan, maka ini mengartikan ada sesuatu.

Baca Juga:
Aksi Seorang HRD Bentak dan Marahi Calon Karyawan Baru Hingga Berlutut Viral di Media Sosial, Ternyata Ini Penyebabnya

Dalam kesempatan tersebut, Anas juga memaparkan dia telah melakukan peninjauan langsung beberapa Mal Pelayanan Publik yang telah dilakukan peresmiannya secara online.

Dia juga mendorong agar setiap daerah tetap memenuhi indikator dan syarat Mal Pelayanan Publik.

“Harapannya ke depan dapat berfungsi dengan baik,” pungkasnya. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave
Badai PHK Massal di Industri Tekstil Jadi Sorotan, 6 Perusahaan Besar Ini Tutup dan Memulangkan 13 Ribu Pekerja, Berikut Data Lengkapnya

6 perusahaan besar di industri tekstil ini terpaksa melakukan PHK besar-besaran hingga membuat 13 ribu pekerja kehilangan pekerjaannya.

Server PDN Kominfo Down Lebih dari 80 Jam, Pria Ini Tawarkan Perbaikan Tanpa Meminta Imbalan Apapun, Sindir Soal Anggaran Negara

Pria menawarkan diri untuk memperbaiki server PDN milik Kominfo yang down hingga lebih dari 80 jam gratis, tanpa imbalan apapun.

Baru Terungkap! Sindikat Uang Palsu Senilai Rp22 Miliar yang Dibongkar Polda Metro Jaya Ternyata Dijual Seperempat Harga

Polisi mengungkap sindikat uang palsu senilai Rp22 miliar ternyata dijual seperempat harga dengan uang asli sebanyak Rp5 miliar.

2 Pelaku Penjambretan di CFD Jakarta Pusat yang Sempat Viral Belum Juga Menyerahkan Diri, Polisi Bentuk Tim Gabungan

Pihak kepolisian membentuk tim gabungan untuk mempercepat penangkapan dua pelaku penjambretan di CFD Jakarta Pusat yang fotonya sempat viral

Lakukan Pertemuan, DPR Ungkap Berbagai Isu Sensitif Dibahas Bersama dengan Parlemen Thailand

Sejumlah isu sensitif dibahas oleh DPR RI bersama dengan parlemen Thailand dalam pertemuan yang dilakukan.

Berita Terkini

wave

Maut Mengintai di Buranga: Mengapa Tambang Ilegal di Depan Mata Polres Parigi Moutong Seolah Tak Tersentuh?

Bahaya di PETI Buranga berpotensi sama dengan Tambang ilegal yang berada di gunung Nasalena. Ancaman maut reruntuhan material mengintai.

Maut di Lubang Emas Lobu: Menagih Tanggung Jawab Pengelola PETI atas Tewasnya Penambang

Emas berdarah Parigi moutong kembali telan korban jiwa, kali ini PETI berlokasi di Desa Lobu Kecamatan Moutong yang kena giliran.

Lawan Pembungkaman, KKJ Sulteng Kecam Intervensi Satgas BSH Terhadap Kemerdekaan Pers

Keberadaan Satgas BSH Dinilai hanya akan menjadi "tameng politik" yang berpotensi mengkriminalisasi pekerja jurnalis di Sulteng.

Emas Berdarah Parigi Moutong di Balik Bayang-Bayang Hukum

Aktifitas tambang ilegal di Desa Buranga dan Tombi, hanya berjarak kurang lebih 40 kilometer dari Polres Parigi moutong.

Hanya Sehari Pasca-Penertiban Polda Sulteng, Kades Karya Mandiri Diduga Ijinkan Tambang Ilegal Kembali Beroperasi

Kepala Desa Karya Mandiri di Kecamatan Ongka malino Parigi Moutong diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.


See All
; ;